Otorita IKN Buka Lowongan Pegawai Non-PNS 20 Februari 2023

 

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membuka lowongan pekerjaan melalui skema Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pendaftaran rekrutmen tersebut akan dibuka pada tanggal 20 hingga 24 Februari 2023 mendatang.

Nantinya, pendaftaran akan dibuka melalui laman https://ikn.go.id/RekPPNPNOIKN mulai pukul 16.00 WIB.

"OIKN membuka kesempatan bagi putra dan putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi bagian dari OIKN melalui skema PPNPN," cuit OIKN melalui akun Twitter @ikn_id, Jumat (17/2).

Seleksi akan dibuka untuk mengisi posisi staff di bidang:

1. Sekretariat;
2. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan;
3. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan;
4. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan;
5. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital;
7. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
8. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi; dan
9. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Seleksi akan dibuka untuk mengisi posisi staff di bidang:

1. Sekretariat;
2. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan;
3. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan;
4. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan;
5. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital;
7. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
8. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi; dan
9. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.


OIKN, melalui laman resminya, membeberkan sejumlah persyaratan umum, di antaranya adalah warga negara Indonesia (WNI).

Pelamar juga harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (Strata 1) dari perguruan tinggi yang terakreditasi unggul dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,0 pada skala 4 dan PT yang terakreditasi sangat baik dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,2 pada skala 4.

Ada pula syarat-syarat lain yang perlu dipenuhi pelamar, seperti berikut:

- berusia 21-33 tahun saat melamar,
- sehat jasmani dan rohani,
- berkelakuan baik,
- mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan syarat lain yang diperlukan dalam jabatan.

OIKN, melalui laman resminya, membeberkan sejumlah persyaratan umum, di antaranya adalah warga negara Indonesia (WNI).

Pelamar juga harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (Strata 1) dari perguruan tinggi yang terakreditasi unggul dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,0 pada skala 4 dan PT yang terakreditasi sangat baik dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,2 pada skala 4.

Ada pula syarat-syarat lain yang perlu dipenuhi pelamar, seperti berikut:

- berusia 21-33 tahun saat melamar,
- sehat jasmani dan rohani,
- berkelakuan baik,
- mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan syarat lain yang diperlukan dalam jabatan.

Read More

Bekerja Hingga 15 Maret 2023, Ini Gaji & Tugas Pantarlih Pemilu 2024

 

Jakarta. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilu 2024 di berbagai daerah mulai menjalankan tugasnya. Apa saja tugas Pantarlih Pemilu 2024? Lalu berapa gaji Pantarlih Pemilu 2024?

Dilansir dari website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu, Jawa barat, sejumlah 332 Pantarlih Kecamatan Indramayu melakukan apel siaga menjelang pencocokan dan penelitian (Coklit) serta pemutakhiran data pemilih menjelang perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Apel Pantarlih Pemilu 2024 dilakuan di halaman Kecamatan Indramayu yang diikuti oleh Camat Indramayu Indra Mulyana, Kapolsek Indramayu Suhendi, Ketua Panwaslu Kecamatan Indramayu Muji, serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Indramayu pada Minggu, 12 Februari 2023.

Dalam amanatnya, pembina apel sekaligus Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Indramayu, Jaka Tanjung mengatakan, tahapan penyusunan daftar pemilih adalah salah satu tahapan yang sangat krusial dan strategis bagi terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu).

“Jika hasil daftar pemilih bermasalah atau tidak valid, dapat dipastikan tahapan Pemilu selanjutnya akan terganggu,” tandasnya.

Baca Juga: Besaran Gaji dan Masa Kerja Pantarlih Pemilu 2024

Karena itu, dalam menjalankan tugasnya, Pantarlih Pemilu 2024 harus benar-benar cermat, teliti, serta berkoordinasi dengan banyak pihak sebelum melakukan Coklit.

Sementara itu, Camat Indramayu, Indra Mulyana mengatakan, Pantarlih Pemilu 2024 adalah ujung tombak dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

“Saya berharap teman-teman Pantarlih dapat menyelenggarakan tugas dengan sebaik-baiknya,” kata Indra yang juga Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Indramayu.

Sebelumnya, ratusan Pantarlih Pemilu 2024 se-Kecamatan Indramayu itu pada pagi harinya dilantik oleh PPS desa/kelurahan masing-masing. Setelah pelantikan Pantarlih Pemilu 2024, mereka mendapatkan bimbingan teknis seputar Coklit dan hal lain yang terkait dengan pemutakhiran data pemilih.

Pantarlih Pemilu 2024 akan bertugas mulai tanggal 18 Februari sampai dengan 14 Maret 2023. Saat melakukan Coklit, Pantarlih Pemilu 2024 wajib mengenakan atribut dan kelengkapan Pantarlih

Gaji, tugas dan kewajiban Pantarlih Pemilu 2024

Pantarlih adalah bagian dari KPU yang dibentuk secara khusus oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang kerjanya berada di wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024.

Sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, setiap TPS Pemilu 2024 akan memiliki satu orang Pantarlih dalam cakupan KPU Kabupaten/Kota.

Masa Kerja Pantarlih Pemilu 2024 secara umum akan dimulai pada 3 Februari hingga 12 Maret 2023. Masa kerja Pantarlih Pemilu 2024 tersebut bisa saja berbeda tergantung pada KPU Kabupaten/Kota, tetapi rentang waktunya kurang lebih serupa.

Mengutip Kompas.com, Ketua KPU Kabupaten Wonogiri Toto Sihsetyo Adi menjelaskan, setiap Pantarlih Pemilu 2024 akan mendapatkan gaji sebesar Rp 1 juta. Gaji Pantarlih Pemilu 2024 ini diberikan sebanyak satu kali untuk masa kerja kurang dari dua bulan, mulai awal Februari hingga pertengahan Maret 2023. "Iya (Rp 1 juta), sesuai masa kerja," kata Toto, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis.

Pemberian gaji Pantarlih Pemilu 2024 senilai Rp 1 juta juga berlaku di Surakarta, sebagaimana disampaikan anggota KPU Kota Surakarta Divisi Hukum dan Pengawasan, Puji Kusmarti. "Iya (gaji Rp 1 juta)," ujarnya.

Dilansir dari Kompas.com, besaran gaji Pantarlih Pemilu 2024 sudah ditetapkan dalam Surat Mentari Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 yang tertanggal 5 Agustus 2022.

Setiap Pantarlih Pemilu 2024 akan mendapatkan gaji sebesar Rp 1 juta per bulannya. Sehingga, total dari besaran gaji Pantarlih Pemilu 2024 yang didapat Pantarlih selama dua bulan adalah Rp 2 juta.

Tugas Pantarlih Pemilu 2024

Adapun tugas Pantarlih Pemilu 2024 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, yakni:

1. Membantu KPU kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih;
2. Melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih;
3. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih;

4. Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, kewajiban Pantarlih dalam Pemilu 2024 meliputi:

1. Melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran; dan
2. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.
3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ini, Pantarlih bertanggung jawab kepada PPS

Itulah tugas dan gaji Pantarlih Pemilu 2024. Selamat bertugas Pantarlih Pemilu 2024 di seluruh Indonesia!

Read More

BREAKING NEWS : Ferdy Sambo Dijatuhi Hukuman Mati

 Terdakwa kasus meninggalnya Brigadir J, Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo yang meniadi terdakwa pembunuhan berencana rerhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

BACA JUGA:Minyakita Langka, Kemendag Keluarkan Aturan Baru : Hanya Boleh 2 Liter Per Orang

BACA JUGA:Beli Motor dengan Beragam Promo Menarik Hanya di Honda Virtual Expo

Ketua Majelis Hakim PN Jaksel Wahyu Iman Santoso menyatakan Ferdy Sambo terbukti secara sah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J dan merintangi penyidikan (obstruction of justice) kasus itu. “… menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman mati,” ujar Hakim Wahyu pada persidangan di PN Jaksel, Senin 13 Februari 2023.

 BACA JUGA:Dugaan Pelanggaran Kode Etik, DKPP akan Periksa KPU dan Bawaslu

BACA JUGA:Woow…Wanita Asal Indonesia Jadi Dalang Prostitusi Besar di Malaysia, Dikenal dengan Nama “Mummy”

Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan Ferdy Sambo tetap berada ditahan. Putusan lain dalam vonis itu ialah membebankan biaya perkara kepada negara. Pada persidangan itu, Wahyu didampingi dua hakim anggota, yakni Morgan Simanjuntak dan Alimin. *

Read More

Pelantikan dan Bimtek Pantarlih Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja Bogor

 

Bogor, AktualNews – Pelantikan Panitia Pemuktakhiran Data Pemilih (Pantarlih) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dan Bimtek dilaksanakan hari ini Minggu, 12 Februari 2023 jam 13.00 WIB di Aula Desa Cijujung.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa Cijujung, Babinsa Desa Cijujung, Bhabinkamtibmas Desa Cijujung, Panitia Pengawas Pemilu (Pawaslu) Desa, Panitia Pengawas Pemilu (Pawaslu) Kecamatan. Jumlah Pantarlih yang dilantik sebanyak 77 orang.

Pesan dari Bapak Kepala Desa Cijujung, Wahyu Ardianto menyampaikan,” semoga tugas yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar dan saya berharap agar data yang diperoleh benar-bener sesuai dengan jujur dan sesuai di lapangan.

Setelah acara pelantikan selesai dilanjutkan Bimtek tentang apa saja Bimtek yang harus diksanakan oleh Pantarlih. Banyak sekali pembahasan yang dijabarkan mengenai hal-hal penting yang terjadi di lapangan saat Pemuktakhiran data seperti daftar DPT yang sudah meninggal, Data DPT yang tidak sesuai dengan Admindukcapil dan Pemilih Potensial (pemilih baru) dll. Bimtek ini bertujuan untuk bagaimana tindakan yang diambil oleh Pantarlih jika hal tersebut terjadi di wilayahnya.

Read More

Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania Dibubarkan Jelang Pemilu 2024

 

Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania bakal dibubarkan pada pekan ini. Kabar pembubaran itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum GP Mania Immanuel Ebenezer.

"Benar (relawan GP Mania dibubarkan)," kata pria yang akrab disapa Noel saat dihubungi, Selasa (7/2/2023).

Seperti yang diketahui, Immanuel Ebenezer juga merupakan ketua relawan Jokowi Mania, dalam kesempatan tersebut Ia membenarkan, mereka sudah tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo. Untuk pembubaran GP Mania sendiri dilaksanakan pada 9 Februari 2023.

Baca Juga: Kenapa GP Mania Bubar Batal Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Ini Penjelasannya

Meski begitu, saat ini pria yang akrab disapa Noel tersebut belum mau mengungkapkan alasan pembubaran GP Mania tersebut.

Ia menekankan, alasan sebenarnya yang mendorong dilakukan pembubaran GP Mania itu akan disampaikan saat konferensi pers berlangsung nanti.

Immanuel berencana menggelar jumpa pers di Jakarta Selatan pada Kamis (9/2) besok. Dalam jumpa pers itu, ia akan secara resmi membubarkan GP Mania sekaligus mengumumkan arah baru kelompok relawan itu

Baca Juga: Jelang Pilpres, Ganjar Pranowo Diingatkan Pandji Pragiwaksono: Hindari Fitnah

Sebelumnya, Relawan GP Mania menyatakan akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024 jika Ganjar tak dipilih PDIP menjadi calon presiden

Read More

Jubir JK Benarkan Utang Anies ke Sandiaga, Tapi Lunas Jika Menang

 

Pernyataan Waketum Golkar Erwin Aksa yang membongkar adanya utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno senilai Rp50 miliar. Hal ini pun seketika memicu kehebohan hingga ditanggapi banyak pihak.

Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, ikut menanggapi ucapan Erwin Aksa tersebut. Ia pun meminta agar Sandiaga membuka fakta atas isu utang piutang sebagaimana dikatakan Erwin Aksa.

"Benar tidaknya apa yang disampaikan Bang Erwin Aksa, silakan ditanyakan langsung ke Mas Sandi untuk membuka faktanya. Minta beliau buka saja biar terang benderang," ujar Kamhar kepada wartawan, Minggu (6/2/2023).

Sementara itu, Ketua Timses Anies Baswedan, Sudirman Said, mengakui ada perjanjian utang piutang antara Anies dengan Sandiaga saat Pilkada DKI 2017 lalu. Namun ia menegaskan, utang Anies kepada Sandiaga sudah lunas.

Kepada sejumlah awak media belum lama ini, Sudirman Said menjelaskan, memang ada perjanjian antara Anies dengan Sandiaga Uno. Sudirman mengakui, saat Pilkada DKI Anies memang tidak punya uang.

"Kemudian ada perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies. Karena pada waktu itu Pak Anies tidak punya uang," ujar Sudirman Said.

"Tapi dalam perjanjiannya, dikatakan bahwa, kalau pilkadanya menang, utang piutangnya selesai. Jadi itu dianggap bukan sebagai utang," sambungnya.

Sementara terkait perjanjian Pilpres antara Anies dengan Prabowo Subianto, Sudirman Said mengaku tidak pernah mendengar. Namun yang ada adalah saat Pilpres 2019, Sudirman Said yang saat itu membantu Prabowo sempat berdiskusi meminta Anies bersedia jadi wapres untuk maju bersama Prabowo.

"Dan berkali-kali saya diskusi, jawaban beliau (Anies), saya akan fokus ngurus Jakarta. Karena itu di pemilihan (Pilpres 2019) saya tidak ikut," ujar Sudirman.

"Karena itu pada waktu wawancara Mata Najwa kalau tidak salah, diputar-putar ulang kan, bahwa dia (Anies) tidak akan menjadi penghalang Pak Prabowo, akan terus duduk menyelesaikan tugas di Jakarta, dan itu sudah ditunaikan," sambung dia.

Baca Juga: Benarkah Utang Rp50 Miliar yang Belum Lunas Jadi Alasan Sandiaga Uno Bongkar Perjanjiannya dengan Anies Baswedan?

Karenanya, Sudirman mengaku tidak tahu apa yang dimaksud Sandiaga Uno terkait perjanjian politik antara Anies dengan Prabowo.

"Mudah-mudahan beliau (Sandiaga) keliru ya," imbuh Sudirman.

Read More

Bogor Street Festival Ajang Persatuan Semua Unsur dan Golongan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Wishnutama dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut, Bogor Street Festival (BSF) Cap Go Meh (CGM) 2020 merupakan ajang yang dapat mempersatukan semua unsur dan golongan.

Wishnutama mengapresiasi penyelenggaraan event tahunan ini lantaran masuk dalam 100 kegiatan besar Nasional Kempar Ekraf. Meski kali pertama hadir pada kegiatan itu, Wishnutama menyebut gelaran kegiatan Bogor Street Festival ini bukan sekadar event biasa, melainkan perhelatan akbar yang dapat mempersatukan semua unsur dan golongan.

"Saya sangat mengapresiasi acara ini, karena menurut saya acara ini bukan sekadar festival biasa, akan tetapi sebuah perayaan terhadap suatu perbedaan," ujar Wishnutama, Sabtu (08/02/2020).

Atas rutinnya diselenggarakan event ini, Wishnutama menilai bahwa Kota Bogor sangat memiliki rasa toleransi yang sangat besar. Sebab, bisa hidup rukun berdampingan diantara perbedaan, baik agama, suku, dan budaya.

"Dengan dihelatnya event ini. Kota Bogor sangat terlihat sekali begitu menghargai perbedaan. Kita tahu betul, kita terlahir berbeda-beda. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama belajar menghargai perbedaan," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku turut bangga karena dapat hadir kali kedua di event Bogor Street Festival CGM ini. Dia menyebut, perayaan Cap Go Meh yang diselenggarakan di Kota Bogor ini selalu terlaksana dengan meriah.

"Ini kehadiran saya yang kedua kalinya dalam kegiatan Bogor Street Festival CGM. Karena acara ini merupakan kegiatan yang paling meriah dalam merayakan keberagaman dan kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Menurut Emil, hidup tanpa budaya merupakan hidup yang membosankan. Dalam hidup, dia mengajak agar seluruh masyarakat menunjukkan identitas dari masing-masing golongan, seperti identitas agama, suku maupun budaya.

"Mari tunjukan identitas kita, identitas keagamaan, identitas kebudayaan maupun identitas kesukuan kita. Indonesia sudah sejarahnya dibangun dari sebuah perbedaan, maka sampai kapan pun perbedaan akan selalu ada. Akan tetapi kita akan terus bersatu dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia," katanya.

Emil menilai kegiatan Bogor Street Festival CGM ini merupakan ciri dari wajah Jawa Barat yang sangat memegang teguh sikap toleransi. Kemudian, Kang Emil menutupnya dengan pantun.

"Mudah-mudahan inilah wajah Jawa Barat yang sebenarnya. Jawa Barat bukanlah Provinsi yang penuh dengan Intoleransi. Justru hari ini kita buktikan bahwa Jawa Barat melalui Kota Bogor adalah sebuah wilayah yang sangat toleran terhadap keberagaman," tegasnya.

Sejumlah tamu kehormatan dari dalam negeri maupun mancanegara ikut meriahkan perhelatan akbar Bogor Street Festival CGM 2020 di Kota Bogor. Puluhan ribu pengunjung pun tumpah ruah memadati Jalan Suryakencana hingga Siliwangi hanya untuk melihat pawai pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah tersebut.

Pada kesempatan itu, hadir pula Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol, Rudy Sufahriadi, Komandan Korem 061/Suryakencana, Brigjen Inf Novi Helmy Prasetya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, segenap unsur Forkopimda Kota Bogor beserta para istri, tokoh masyarakat dan para pemuka agama.

Sebagai tuan rumah, Wali Kota Bogor dan Wakilnya, Bima Arya - Dedie A. Rachim pun turut mendampingi para tamu kehormatan yang disuguhkan pertunjukan kesenian tradisional dari berbagai daerah tersebut.

Sementara tamu kehormatan dari dari mancanegara, turut hadir Duta Besar Bulgaria Peter Dimitrov Andonov, Duta Besar Polandia Piotr Firlus and spouse, Duta Besar Afganistan Roya Rahmani, Wakil Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) untuk Taipei Teddy Surachmat, dan Kepala Bidang Pariwisata dan Perhubungan, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) untuk Taipei Adila.

Usai menikmati pertunjukan, seluruh para tamu kehormatan, selanjutnya diarahkan menuju Hotel 101 untuk melangsungkan santap malam.

Read More

Ribuan Pengunjung Padati Bogor Street Festival Cap Go Meh 2023

 

Ajang Bogor Street Festival (BSF) Cap Go Meh 2023 benar benar menjadi saksi akulturasi budaya dan simbol keberagaman di Indonesia.

Sedikitnya, 50.000 warga dari berbagai wilayah di Indonesia datang untuk menyaksikan Bogor Street Festival (BSF) Cap Go Meh 2023 yang berlangsung di Jalan Surya Kencana, Minggu (5/2/2023).

"Ajang Bogor Street Festival (BSF) Cap Go Meh 2023 merupakan ajang yang dapat mempersatukan semua unsur dan golongan," kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

BACA JUGA
Bogor Street Festival Ajang Persatuan Semua Unsur dan Golongan

Gelaran Bogor Street Festival (BSF) Cap Go Meh 2023 yang dilepas Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoe Sudibyo, diawali dengan penampilan Kilin yaitu sebuah Liong yang merupakan simbol tumpangan para dewa.

Kilin ini sendiri tidak pernah ditampilkan dalam perayaan Imlek dan dipingit selama 15 hari hingga akhirnya ditampilkan dalam ajang pawai Bogor Street Festival (BSF) Cap Go Meh 2023.

Usai penampilan kilin, Bogor Street Festival (BSF) Cap Go Meh 2023 dilanjutkan dengan berbagai kesenian Nusantara, seperti penampilan reog Ponorogo, Ogoh Ogoh Bali dan tak ketinggalan ondel ondel yang merupakan kesenian khas Betawi.

BACA JUGA
Bogor Street Festival, Sebagian Ruas Jalan Kota Bogor Ditutup

Festival jalanan ini berhasil menyedot animo warga Jabotabek dan Nusantara. Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dalam sambutannya mengklaim lebih dari 50 ribu warga tumplek di ruas Jalan Surya Kencana untuk menyaksikan pawai.

Sementara itu Gubernur Jaw Barat

Ridwan Kamil mengapresiasi pawai ini sebagai festival terbaik se-Jawa Barat. Tak hanya menyajikan kesenian seluruh Nusantara, ajang Bogor Street Festival (BSF) Cap Go Meh 2023 dinilai mampu menjadi pemersatu berbagai budaya di Indonesia.

"Ya ini saya rasa yang terbaik, dimana bisa menjadi ajang persatuan antar budaya," ungkap Ridwan Kamil.

BACA JUGA
Cap Go Meh, Arus Wisata ke Surya Kencana Bogor Macet

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan, Bogor Street Festival (BSF) Cap Go Meh 2023 merupakan yang terakhir selama 10 tahun dirinya memimpin kota Bogor.

"Saya rasa ini yang terakhir bagi saya memimpin. Saya berharap siapapun penerus saya akan terus memelihara perhelatan ini," kata Bima Arya.

Read More

Anies Berhutang Rp 50 Miliar ke Sandiaga Uno untuk Biayai Logistik Pilkada Jakarta

 

Anies Baswedan berhutang sebesar Rp 50 miliar kepada Sandiaga Uno untuk membiaya logistik pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2017 lalu.

Informasi ini diungkap Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, yang juga salah satu tim sukses pasangan Anies-Sandi di Pemilu 2017 lalu.

Erwin, yang bercerita di Podcast Akbar Faizal Uncesored, mengatakan Anies menandatangi sebuah surat perjanjian hutang piutang yang disusun oleh pengacara saat menerima pinjaman sebesar Rp 50 miliar dari Sandiaga.

"Intinya perjanjian hutang piutang. Yang punya duit memberikan utang kepada yang punya duit," terang Erwin Aksa dalam tayangan yang diunggah ke Youtube pada Sabtu (4/2/2023).

"Yang punya likuiditas kan Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman ke Pak Anies," lanjut keponakan Jusuf Kalla tersebut.

Surat perjanjian tersebut kini dipegang oleh Rikrik Rizkiyana, pengacara yang menyusun perjanjian tersebut. Rikrik pernah menjabat sebagai Komisaris Perumda Pasar Jaya, tetapi belakangan dicopot oleh Anies.

Ketika Akbar Faizal bertanya, apakah Anies sudah membayar lunas utangnya kepada Sandiga Uno, Erwin Aksa menjawab, belum.

"Saya kira belum," beber Erwin Aksa.

Menurut Erwin, yang mengaku melihat surat perjanjian hutang piutang antara Anies dan Sandiga itu, uang Rp 50 miliar digunakan Anies untuk membiayai logistik pemilihan Gubernur DKI Jakarta di putara pertama.

"Di putaran pertama, logistik susah. Yang punya logistik Sandiaga. Dia punya banyak saham, likuiditas bagus," terang Erwin.

Hingga berita ini ditayangkan, baik Anies Baswedan maupun Sandiga Uno belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya pekan ini Sandiaga Uno, dalam wawancara dengan Akbar Faizal, juga bercerita tentang perjanjian politik antara Anies, dirinya dan Probowo Subianto di Pilkada Jakarta 2017. Ia tak merinci isi perjanjian yang kini dipegang oleh Fadli Zon tersebut.

Erwin Aksa sendiri mengaku mengetahui surat perjanjian antara Anies, Sandi dan Prabowo tersebut. 

Read More

Kronologi Kasus Penipuan Indosurya Rp 106 T, Terbesar di RI!

 

Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya memasuki babak baru dan kembali bersidang pada pekan lalu, tepatnya Rabu (21/12/2022). Terdakwa Henry yang merugikan korban Rp 106 triliun dilakukan secara daring.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung mengungkapkan akan mengutamakan kepentingan korban, pengembalian dana atau uang korban yang telah digelapkan KSP Indosurya.

Hingga saat ini, jaksa sudah menyita sekitar Rp 2,7 triliun aset Indosurya. Bahkan, terbaru jaksa mengajukan lagi penyitaan tambahan aset Indosurya kepada majelis hakim dan hanya dikabulkan sebagian seperti benda bergerak milik Indosurya.

Soal kesungguhan jaksa itu sebelumnya juga disampaikan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana. Dalam keterangannya Fadil memastikan jaksa melindungi korban Indosurya yang mencapai sekitar 23 ribu orang dengan kerugian berdasarkan laporan hasil analisis PPATK mencapai Rp 106 triliun. Itu sebabnya, jaksa secara sungguh-sungguh menuntut Henry dan berupaya mengembalikan kerugian korban lewat penyitaan aset-aset milik Indosurya.

Namun sebenarnya, bagaimana kasus ini bermula? Kasus ini sejatinya sudah menjadi perhatian publik sejak beberapa tahun ke belakang. Semua bermula pada medio 2020.

Tepatnya pada 24 Februari, beberapa nasabah mulai menerima surat dari koperasi Indosurya bahwa uang di deposito atau simpanan tidak bisa dicairkan. Uang itu baru bisa diambil 6 bulan sampai 4 tahun tergantung nominal asset under management (AUM).

Kemudian pada 7 Maret, para nasabah mengaku menerima pemberitahuan via WA bahwa nasabah bisa menarik tabungan mereka mulai 9 maret 2020 dengan batas pengambilan Rp 1 juta per nasabah.

Setelah itu pada 12 maret 2020 nasabah menerima undangan untuk bertemu dengan pihak ISP. Pada pertemuan tersebut setiap nasabah diminta memilih opsi pembayaran yang diinginkan, opsi tersebut tergantung AUM dari setiap nasabah dengan tempo pembayaran antara 3 tahun hingga 10 tahun.

Baca:  Kabar Emiten Terkini, Cuan Bakrie Hingga Kasus Indosurya!

Isu soal KSP Indosurya pun mereda, namun hanya sesaat. Kisaran Juni 2021, isu KSP Indosurya kembali menyeruak. DPR-RI bahkan sempat memanggil pihak Kementerian Koperasi terkait isu ini. Dari sini terungkap, rupanya KSP Indosurya telah gagal bauar hingga masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Putusan pertama jatuh pada tanggal 17 Juli 2020. Kemudian ada proses banding dan PKPU sudah diputuskan akhir Desember 2020. Kasus gagal bayar KSP Indosurya berujung pada penahanan tiga tersangka. Ketiganya adalah, Ketua KSP Indosurya Cipta, Henry Surya dan Head Admin Indosurya, June Indri bebas.

Namun, ketiganya bebas dari penahanan pada pertengahan tahun ini. Alasannya karena masa penahanan 120 hari sudah habis. Meski begitu, Henry dan June masih berstatus tersangka. Kasus yang menjeratnya juga tetap berlanjut.

Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait dibebaskannya dua tersangka KSP Indosurya dari rutan Bareskrim Polri.
Ia sudah melakukan komunikasi dengan Mabes Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, dan Menkop UKM bahwa kasus ini merupakan kejahatan modus baru yang tidak pernah dan tidak akan dihentikan.

"Merespons reaksi publik atas rasa keadilan dalam kasus KSP Indosurya yang dua tersangkanya dilepaskan maka saya sudah melakukan komunikasi dengan Mabes Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, dan Menkop UKM. Kesimpulannya, kasus ini adalah kejahatan modus baru yang tidak pernah dan tidak akan dihentikan," kata Mahfud mengutip laman detik.com, Rabu.

Mahfud menjelaskan, dua tersangka tersebut dibebaskan dari rutan lantaran masa penahannya sudah habis. Dia menyebut Kejaksaan Agung sedang memastikan pembuktian di pengadilan nanti akan berjalan lancar.

Mahfud melanjutkan, dirinya mendukung Bareskrim Polri untuk menangkap kembali dua tersangka yang sudah dikeluarkan dari rutan dengan locus dan delik yang berbeda. Dia mengatakan kasus tersebut harus terus berjalan.

"Kita mendukung Bareskrim menangkap lagi 2 tersangka dalam kasus terkait yang locus dan tempus delictinya beda. PPATK sudah lama menjejak, kasus ini ini harus jalan," ungkapnya.

Dalam perkara ini, para tersangka didakwa dengan Pasal 46 Undang-Undang Perbankan dengan ancaman pidana 15 tahun dengan kumulatif Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana 20 tahun. Adapun satu tersangka lainnya, yaitu Suwito Ayub masih berstatus buronan.

Read More

Apa Saja yang Dipilih dalam Pemilu 2024? Cek Infonya di Sini

 

Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2024? Pemilu 2024 adalah pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2024 untuk memilih pemimpin rakyat secara demokrasi. Pemilu 2024 dilakukan serentak di berbagai tingkat, mulai dari kabupaten atau kota, provinsi, hingga nasional.

Pemilu 2024 ini telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tahun 2022.

Apa Saja yang Dipilih dalam Pemilu 2024?
Seperti diketahui, Pemilu 2024 adalah pemilihan umum untuk memilih anggota sejumlah badan pemerintahan yang kelak akan memimpin pemerintahan untuk periode 2024-2029 mendatang yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
• Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
• Presiden dan Wakil Presiden
• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota

Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 1 UU No. 7 Tahun 2017, "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Untuk diketahui Pemilu 2024 ini terdiri dari Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Secara bersamaan dilaksanakan pula Pemilu Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden Indonesia 2024, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2024
Untuk pelaksanaan Pemilu 2024, sebelumnya KPU RI telah mengumumkan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 berdasarkan pengundian dalam rapat pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi partai politik dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024, di KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).

Sebanyak 17 parpol dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual sebagai peserta Pemilu 2024. Di antara 17 parpol yang lolos itu terdiri dari 9 partai parlemen dan 8 partai non parlemen.

Berikut ini daftar lengkap 17 partai politik peserta Pemilu 2024 dan nomor urutnya:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Nangroe Aceh (Partai lokal Aceh)
19. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa (Partai lokal Aceh)
20. Partai Darul Aceh (Partai lokal Aceh)
21. Partai Aceh (Partai lokal Aceh)
22. Partai Adil Sejahtera Aceh (Partai lokal Aceh)
23. Partai Soliditas Independen Rakyat Indonesia (Partai lokal Aceh)
24. Partai Ummat

Demikian informasi seputar apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2024, mulai dari pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2024-2029. Semoga bermanfaat!

Read More