Media asing kembali menyoroti RI. Kali ini bukan terkait pemilihan presiden (pilpres) tetapi terkait krisis Rohingya.
Agence France-Presse (AFP), melalui artikel "About 250 Rohingya refugees in Indonesia sent back to sea", menyoroti bagaimana ratusan warga minoritas Myanmar itu mendapatkan penolakan dari warga Aceh pada Kamis pekan lalu. Kantor berita berbasis Prancis itu menulis sekitar 250 pengungsi Rohingya yang menaiki perahu kayu yang penuh sesak telah ditolak dari Indonesia bagian barat dan dikirim kembali ke laut.
"Kelompok minoritas Myanmar tiba di lepas pantai provinsi Aceh pada hari Kamis tetapi penduduk setempat yang marah meminta mereka untuk tidak mendaratkan perahu tersebut. Beberapa pengungsi kemudian berenang ke darat dan pingsan karena kelelahan di pantai," tulis media tersebut, seperti dikutip Senin (20/11/2023).
"Penduduk setempat kembali mengirim mereka kembali ke perahu dan melaut pada Kamis malam. Kapal tersebut kemudian tidak lagi terlihat dari tempat pendaratannya di pantai Aceh Utara pada Jumat," tambahnya.
Ujaran beberapa warga lokal juga dimuat. Termasuk apa yang menjadi alasan penolakan.
"Kami muak dengan kehadiran mereka karena sesampainya di darat, kadang banyak yang kabur. Ada semacam agen yang menjemput mereka. Ini perdagangan manusia," kata tokoh masyarakat adat di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Saiful Afwadi, seperti dikutip AFP.
Associated Press (AP News) juga menyoroti hal sama. Media AS itu membuat artikel berjudul "More than 240 Rohingya refugees afloat off Indonesia after they are twice refused by residents".
Dilaporkan bagaimana ada ketidaknyamanan atas kehadiran para pengungsi. Warga Aceh disebut prihatin atas apa yang menimpa pengungsi Rohingnya tetapi tidak sedikit dari mereka yang memimbulkan masalah
"Warga Pantai Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, mengaku tidak terima dengan kedatangan kelompok terbaru tersebut karena sudah beberapa kali warga Rohingya datang ke kawasan tersebut dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga," tulis media tersebut.
"Tapi dari sudut pandang lain, mereka membuat keributan. Kami menyediakan tempat berlindung bagi mereka, tapi kami juga tidak bisa menampung mereka," ujar warga dikutip AP.
"Jadi kami khawatir kejadian yang sama akan terulang kembali," tambah warga lain.
Perlu diketahui, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) sempat meminta Indonesia untuk memfasilitasi pendaratan kapal tersebut dan memberikan bantuan yang menyelamatkan nyawa para pengungsi, 17 November. Namun, dalam keterangan tertulis, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah menyatakan Indonesia bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 sehingga tidak mempunyai kewajiban atau kapasitas untuk menampung pengungsi, apalagi memberikan solusi permanen bagi para pengungsi.
"Akomodasi disediakan semata-mata karena alasan kemanusiaan. Ironisnya, banyak negara peserta konvensi justru menutup pintu dan bahkan menerapkan kebijakan penolakan terhadap pengungsi," kata Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal.
Ia menambahkan, kebaikan Indonesia dalam menyediakan tempat penampungan sementara telah banyak dieksploitasi oleh para penyelundup manusia yang mencari keuntungan finansial tanpa mempedulikan tingginya risiko yang dihadapi para pengungsi, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Bahkan, kata Iqbal, banyak di antara mereka yang teridentifikasi sebagai korban perdagangan manusia.
Sebelumnya, ribuan orang dari kelompok minoritas Muslim Rohingya mempertaruhkan nyawa mereka setiap tahunnya untuk mencoba mencapai Malaysia atau Indonesia. Mereka lebih banyak melalui perjalanan laut yang panjang dan berbahaya dan seringkali dengan perahu yang tipis.
Hampir 600 pengungsi Rohingya telah mencapai Indonesia bagian barat minggu ini, dengan 196 orang tiba pada 14 November dan 147 orang tiba pada 15 November. Lebih dari 2.000 warga Rohingya diyakini telah mencoba melakukan perjalanan ke negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2022, di mana hampir 200 orang tewas atau hilang tahun lalu ketika mencoba melakukan penyeberangan laut yang berbahaya.
