BREAKING NEWS: Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soetta Rabu Dini Hari

 

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Edhy diduga diamankan terkait kasus korupsi.

Seorang sumber kepada kumparan menyatakan ia melihat Eddy Prabowo beserta istri dan beberapa orang lainnya dibawa ke KPK pada Rabu (25/11) dini hari.

Sumber itu mengatakan, tampak juga ada Novel Baswedan yang merupakan penyidik Senior KPK yang terlihat bersama rombongan. kumparan masih mencoba mengonfirmasi hal ini kepada pimpinan dan juru bicara KPK.

"Saya di luar kota, coba tanya Mas Ali," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Komisioner KPK, Nawawi Pomolango membenarkan adanya penangkapan terhadap politikus Partai Gerindra itu.

"Benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi. Maaf selebihnya nanti saja, saya masih dalam perjalanan ke kantor," kata Nawawi kepada kumparan.

Belum diketahui latar belakang kasus dari penangkapan ini. Namun diduga terkait dengan aktivitas di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Read More

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti fenomena Rizieq Shihab.

Dalam webinar bertajuk "Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat" Jumat (20/11/2020) malam, ia menilai ada kekosongan kepemimpinan dalam menyerap aspirasi masyarakat luas.

"Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah karismatik begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif, maka orang mendukungnya," katanya.

"Masalah Habib Rizieq itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita."

Baca:  Akun Twitter FPI @DPPFPI_ID Disuspen Twitter

Menurutnya munculnya masyarakat yang memilih Rizieq untuk menyuarakan aspirasi mengindikasikan ada sesuatu yang penting yang wajib dievaluasi. Terutama oleh partai-partai Islam.

"Bahwa ada kekosongan sistem atau cara kita berdemokrasi khususnya dalam ideologi keislaman yang kemudian diisi oleh Habib Rizieq," katanya lagi.

"Sehingga kita takut bahwa ini nanti demokrasi akan kembali ke demokrasi katakanlah sistem yang demo-demo macam-macam yang juga tentu merusak sistem."

Ia berharap hal ini diperbaiki. Sehingga, ujarnya, demokrasi tak lagi kembali ke jalan.

 Rizieq Shihab kembali ke RI 10 November lalu. Ia pulang setelah tiga tahun di Arab Saudi. Kerumunan massa terjadi di beberapa titik. Beberapa telah di tes dan positif corona (Covid-19).

Read More

Dorna: Dua Syarat Berat Digelarnya MotoGP Indonesia di Mandalika

Jakarta - Ada dua syarat berat agar Indonesia bisa menggelar MotoGP di 2021.  Organisasi penyelenggara balapan MotoGP, Dorna mengungkapkan hal itu.

Pertama, Sirkuit Mandalika selesai dibangun sesuai standar dari Dorna. Satu lagi MotoGP Indonesia harus menunggu seri MotoGP lain batal.

Sirkuit Mandalika belum pasti menggelar MotoGP 2021, bertentangan dengan klaim Mandalika Grand Prix Association (MGPA). MGPA menyebut Indonesia diberikan kebebasan untuk menentukan tanggal penyelenggaraan MotoGP di Mandalika.

Kenyataannya, terungkap bahwa MotoGP Indonesia ternyata hanya berstatus cadangan dalam jadwal draft yang dirilis MotoGP belum lama ini. Hal itu tak terlepas dari belum rampungnya pembangunan Sirkuit Mandalika.

"Situasi sebenarnya adalah Indonesia hanya akan resmi masuk kalender 2021 jika pembangunan sirkuit (Mandalika) telah selesai," tulis pernyataan resmi MotoGP yang menjawab surat elektronik detikSport, Jumat (20/11/2020).

"Selain itu juga jika ada jadwal yang tersedia seandainya ada jadwal GP lain yang batal terlaksana. Jadi, ada dua situasi 'jika' buat Indonesia," ujar pernyataan itu lagi.

MotoGP punya alasan kenapa baru merilis draft jadwal untuk seri 2021. Hal itu terkait situasi pandemi COVID-19 sehingga mereka belum bisa membuat jadwal fix untuk seri musim depan.

Nah bisa saja ada salah satu GP yang batal terkait situasi virus Corona di suatu negara. Indonesia bisa menjadi pengganti seri MotoGP tersebut, namun dengan catatan pembangunan sirkuit Mandalika juga sudah harus selesai.

Sementara itu, MotoGP Indonesia bukan satu-satunya yang berstatus cadangan. Ada juga Portugal dan Rusia yang siap menjadi pengganti salah satu GP lainnya andai ada yang batal.

(fox)

Read More

Pernyataan Lengkap Pangdam Jaya Kritik Rizieq Shihab

JAKARTA, KOMPAS.TV Gerah dengan ucapan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab di acara Maulid Nabi, Pangdam Jaya sampaikan kritik. Menurut Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman sebagai orang Islam dirinya prihatin kalau ada seorang habib di peringatan Maulid Nabi bahasa dan ucapannya kotor. "kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, jadi kalau ucapan tidak baik, itu bukan habib namanya itu, saya ini orang Islam juga, seorang muslim, mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan kasih sayang, kasih sayang untuk seluruh alam semesta bukan hanya manusia saja, untuk alam semesta. Kemudian jangan asal bicara sembarangan, jaga dari siksa api neraka. Allah sudah berfirman. (Membacakan ayat). Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ucapan dan tindakan itu harus baik, harus baik, saya sebagai orang Islam prihatin kalau ada seorang habib di peringatan Maulid Nabi bahasa dan ucapannya kotor, saya prihatin dan tidak terima sebagai orang muslim."ucap Dudung.

Dudung pun tak segan mengatakan penurunan baliho Habib Rizieq atas perintahnya. "Begini, kalau siapa pun di republik ini, ini negara, negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Nggak ada," kata Dudung. "Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja," tegas Dudung

Read More

Pangdam Jaya: Jangan Coba-Coba, Kalau Perlu FPI Dibubarkan Saja itu!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman memberi kritik pedas agar ormas Front Pembela Islam atau FPI dibubarkan. Hal ini disampaikan Dudung saat menjawab pertanyaan wartawan usai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). Pada Mulanya, Dudung menjawab soal video viral di media sosial berkait sejumlah orang berseragam TNI menurunkan spanduk dan baliho pimpinan FPI Rizieq Shihab. Dudung menjelaskan, awalnya sejumlah petugas satpol PP sudah menurunkan baliho yang dipasang tanpa izin itu. Namun, pihak FPI justru kembali memasang baliho-baliho tersebut. Oleh karena itu, TNI turun tangan. Ia juga mengakui hal itu merupakan atas perintahnya. "Ini negara negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentunkan, jangan seenaknya sendiri, seakan akan dia paling benar, enggak ada itu," kata Dudung. Dengan tegas, Dudung kemudian mengusulkan agar FPI dibubarkan. "Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, suka-sukanya sendiri. Ingat saya katakan itu perintah saya," katanya. Dudung juga memastikan operasi untuk menurunkan baliho Rizieq akan terus berlanjut. "Saya peringatkan, dan saya tidak segan menindak dengan keras. Jangan coba menganggu persatuan dan kesatuan, jangan merasa mewakili umat islam, tidak," katanya. Tak hanya soal baliho ilegal, kepulangan Rizieq juga disorot karena menimbulan kerumunan massa. Padahal kerumunan massa dalam jumlah besar dilarang saat ini karena ada pandemi Covid-19. Kerumunan massa yang melibat Rizieq dan para simpatisannya itu kini berbuntut panjang. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Read More

Berkaca-kaca! Babe Haikal Hassan Sampaikan Pesan Emosional Untuk Jokowi | ILC tvOne

Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia Lawyers Club mengangkat tema “Setelah Protokol Kesehatan Dilanggar...” Selasa 11 November 2020 #ILCProkesDilanggar Saksikan Narasumber Lainnya: 1. dr. Slamet Budiarto (Wakil Ketua Umum Pengurus Besar IDI): https://youtu.be/QZoc1rjSdSc 2. dr. Tirta Mandira Hudhi (Relawan Covid-19) : https://youtu.be/FN0SIyB3JBw 3. Dany Amrul Ichdan (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden): https://youtu.be/kEpXreiru6A 4. dr. Pandu Riono (Ahli Epidemiologi FKM UI): https://youtu.be/2bc16n8Lb4o 5. Haikal Hassan (Juru Bicara PA 212) : https://youtu.be/HEQSYFGP--Q 6. Henry Yosodiningrat (Politikus PDI Perjuangan): https://youtu.be/WKYCVpae2Yo 7. Prof. Effendi Gazali (Pakar Komunikasi): https://youtu.be/N6uEt9CZJEs 8. Benny Mamoto (Ketua Harian Kompolnas): https://youtu.be/wvoOb59McMU 9. Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta): https://youtu.be/v9z2VXN1Pt8 10. Nusron Wahid (Politikus Partai Golkar): https://youtu.be/rhxWLxG08o4 11. Mardani Ali Sera (Politikus PKS): https://youtu.be/UOBp3o-WFB8 12. Irmanputra Siddin (Paka Hukum Tata Negara): https://youtu.be/fDk3FZTehhc 13. Sujiwo Tejo (Budayawan): https://youtu.be/fsEdWSSVs0g

Read More

Panglima TNI Sidak Markas Kopassus, Lebih dari Ratusan Personel Berdiri Tegak

Read More

Viral Video Penurunan Paksa Baliho Habib Rizieq Malam Hari, FPI: Ada Upaya Adu Domba Kami dengan TNI

 

Tangkapan layar - penurunan paksa baliho Habib Rizieq yang diduga oleh oknum berseragam TNI. /Twitter @DPPFPI_ID

Beredar video penurunan paksa baliho yang menampilkan sosok Habib Rizieq yang dicopot oleh oknum yang terlihat mengenakan seragam TNI viral di media sosial. 

Dalam video terlihat lima orang yang tengah merobek dan menurunkan baliho Habib Rizieq yang terpasang di dekat masjid.

Aksi itu viral di media sosial twitter, video yang menampilkan diduga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menurunkan paksa baliho Habib Rizieq Shihab.

Baca Juga: Sentil Masalah Anies Baswedan dan Habib Rizieq, Sudjiwo Tedjo: Bangsa Ini Kekurangan Senja

Front Pembela Islam (FPI) pun menanggapi video yang berdurasi sebelas detik itu yang diduga dilakukan oknum TNI. Kejadian penurunan baliho Habib Rizieq Shihab terjadi pada malam hari. Namun belum diketahui di mana lokasi pasti kejadian tersebut.

Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @DPPFPI_ID, namun FPI meyakini bahwa pelaku yang terdapat dalam video tersebut bukan lah anggota TNI.

FPI mengatakan bahwa jika memang mereka resmi dari TNI, mengapa terkesan ketakutan. FPI menjelaskan kalau mereka benar TNI, itu merendahkan TNI, karena pencopotan spanduk merupakan pekerjaan Satpol PP.

Dalam menanggapi video tersebut, FPI mengatakan bahwa aksi tersebut sebagai upaya adu domba antara TNI dan FPI yang selama ini harmonis.

“Menanggapi video TNI turunkan Spanduk HRS.

1. Kami yakin bukan TNI, karena kalo mereka TNI, kenapa harus malam dan diam-diam?

2. Jika memang resmi dari TNI, kenapa kesannya ketakutan?

3. Itu merendahkan TNI, karena itu pekerjaan Satpol PP.

4. Upaya adu domba TNI-FPI yang selama ini harmonis,” ucap FPI, dari akun Twitter @DPPFPI_ID pada Rabu, 18 November 2020.

Front Pembela Islam (FPI) kembali menegaskan terkait kemungkinan pelaku pencopotan baliho raksasa Habib Rizieq tersebut. FPI meragukan hal itu bukan dilakukan oleh anggota TNI yang mencopot baliho Habib Rizieq.

“Masa iya TNI kerjanya malem-malem, diem-diem dan buru-buru gitu takut ketahuan orang. Ini mau pancing kita buat musuhin TNI,” cuit FPI melalui akun twitter resminya, @DPPFPI_ID, Rabu 18 November 2020.

FPI meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan pencopotan paksa baliho Habib Rizieq. Sebab, musuh FPI bukan TNI, melainkan ketidakadilan.

“Ingat ya, musuh FPI itu ketidak-adilan. Bukan Negara, bukan Polri, bukan TNI atau instansi-instansi lain dalam pemerintahan. Be Smart Netizen,” cuitnya.

Rekaman video yang berdurasi sebelas detik itu diunggah oleh akun Twitter @DPPFPI_ID, video itu viral setelah setelah Habib Rizieq menyelenggarakan pernikahan putrinya Najwa Shihab dan peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, acara tersebut membuat kerumunan massa yang tak terbendung di tengah Pandemi Covid-19.

Hingga saat ini belum ada klarifikasi dari pihak TNI yang diduga terdapat anggotanya dalam video viral pencopotan paksa Baliho Habib Rizieq tersebut. Tim Pikiranrakyat-Bekasi.com masih mencari keterangan dari pihak terkait.**

Read More

Kapolda Dicopot karena Acara Rizieq Shihab, PA 212: Kampanye Anak-Mantu Jokowi?

 

Ribuan jamaah menyambut kedatangan Pemimpin FPI Rizieq Shihab di jalur Puncak, Simpang Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 13 November 2020. Kedatangan Rizieq ke Pondok Pesantren (Ponpes) Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP FPI, Megamendung, Kabupaten Bogor untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah sekaligus peletakan batu pertama pembangunan masjid di Ponpes tersebut. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Persaudaraan Alumni atau PA 212 Novel Bamukmin menyebut pencopotan Kapolda Metro Jaya berlebihan jika alasannya karena kerumunan di rumah Rizieq Shihab.

Sejak Rizieq Shihab pulang ke Indonesia, kegiatan pemimpin FPI itu menyebabkan kerumunan massa yang tidak mematuhi protokol kesehatan, yaitu banyak yang tak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak.    

"Saya pribadi kalau memang alasannya seperti itu tentu sangat berlebihan," kata Novel Bamukmin melalui pesan singkat, Senin, 16 November 2020.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 itu, sejumlah organisasi lain di luar Front Pembela Islam (FPI) juga menggelar acara yang menyebabkan timbulnya kerumunan. Salah contohnya adalah Parade Merah Putih oleh ribuan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kabupaten Banyumas pada Ahad, 15 November 2020. "Kampanye anak dan mantu Jokowi juga sama," kata dia

Sejak kedatangan Rizieq Shihab pada 10 November lalu, ribuan simpatisannya menyambut di Bandara Soekarno-Hatta. Pada saat itu PA 212 menyebut tidak membentuk panitia dan tidak mengundang sehingga massa tidak terkontrol.   

Pada Jumat pekan lalu, Rizieq mendatangi acara Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan Tebet, Jakarta Selatan yang dihadiri oleh banyak massa. Dari Tebet, Rizieq Shihab pergi ke Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Rizieq ke Megamendung juga menimbulkan kerumunan massa. 

Pada Sabtu malam pekan lalu, FPI menggelar Maulid Nabi di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat sekaligus prosesi akad nikah putri Rizieq, Syarifah Najwa Shihab.

Buntut dari munculnya kerumunan-kerumunan tersebut, Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Kapolda Metro Jaya Nana Sudjana dari jabatannya. Selain Nana, Inspektur Jenderal Rudy Sufahradi Novianto juga dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan, Nana dan Heru dicopot lantaran tidak melaksanakan perintah terkait pengamanan protokol kesehatan.

Diduga kegiatan yang tidak mematuhi protokol kesehatan itu adalah acara yang diadakan Rizieq Shihab di Petamburan dan Megamendung. "Ada dua Kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan yaitu Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat," ujar Argo di kantornya, Jakarta Selatan, pada Senin, 16 November 2020.

Read More

DKI Denda Rizieq Shihab dan FPI Rp 50 Juta, Anies Baswedan: Bukan Basa-Basi

 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memberikan keterangan pers di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin, 16 November 2020. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pemberian denda administratif pelanggaran protokol kesehatan sebesar Rp 50 juta kepada Rizieq Shihab dan Front Pembela Islam disingkat FPI bentuk keseriusan pemerintah menegakkan penerapan protokol kesehatan.

Ia mengatakan sanksi tersebut diberikan untuk membentuk prilaku yang sesuai aturan.

“Sanksi denda di DKI itu bukan basa-basi. Karena begitu orang dengar Rp 50 juta, beda perilakunya dengan sanksi Rp 50-200 ribu,” ujar Anies di Balai Kota DKI pada Senin, 16 November 2020.

Anies mengatakan, pemberian denda itu telah sesuai dengan Peraturan Gubernur yang ia buat. Ia menyebut denda yang diberikan bersifat progresif. “Kalau orang yang berulang dengan lembaha yang sama itu akan menjadi Rp 100 juta, berulang lagi menjadi Rp 150 juta,” tutur Anies.

Anies Baswedan  merujuk pada Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagau Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta Pergub DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Adapun denda yang dimaksud itu tertuang dalam surat resmi Satpol PP bernomor 2250/-1.75 yang ditujukan kepada Rizieq Shihab selaku penyelenggara pernikahan dan FPI sebagai panitia penyelenggara acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka diminta membayar denda administrasi sebesar Rp 50 juta karena pelanggaran protokol kesehatan acara pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar pada Sabtu malam, 14 November 2020 di kawasan Petamburan 3, Jakarta Pusat.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho menilai pemerintah pusat dan daerah tergagap dalam mengantisipasi kerumunan akibat kehadiran pemimpin FPI itu. Ia juga menilai pemerintah tak berupaya mencegah sejumlah acara yang dihadiri Rizieq dan berpotensi menimbulkan kerumunan.

Menurut Teguh, denda yang diberikan oleh Pemprov DKI terkesan sebatas formalitas. Sebab, DKI gagal mencegah kerumunan dalam acara peringatan Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq. “Pilihannya menjatuhkan sanksi administrasi karena pencegahan sudah gagal,” tutur dia.

DIKUTIP DARI | KORAN TEMPO

Read More