VIVA - Sambaran petir terjadi dekat Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, pada Kamis 4 Agustus 2022 waktu setempat menewaskan tiga orang. (SF-DRP-DA) #VIVAnewsdaily
Monday 8 August 2022
Friday 5 August 2022
Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Ujung
Penyelenggaran demokrasi merupakan momentum yang krusial bagi negara Indonesia, karena warga negara berhak berkontribusi dalam memilih pemimpin politik untuk memenangkan dukungan pemilih. Bila dilihat dari sudut pandang normatif pengertian menurut Robert A. Dahl, demokrasi adalah sistem yang secara mutlak bertanggung jawab atas warga negaranya, namun dari sudut pandang empiris seperti Joseph Schumpeter, demokrasi adalah sistem untuk memilih pengambil keputusan melalui pemilu secara berkala (Hidajat, 2012).
Pentingnya partisipasi rakyat dalam negara demokrasi sangat menentukan keberlangsungan hidup suatu negara, sehingga rakyat memiliki kekuasaan untuk pengambilan keputusan di bidang politik dan bidang pemerintahan, melalui perwakilan maupun langsung dan pernyataan pendapat baik lisan maupun tertulis yang dilindungi secara konstitusional (Gadjong, 2007). Karenanya hakikat demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
Demokrasi menjamin hak setiap orang atas kebebasan berbicara dan hak untuk berekspresi di depan umum, itu pada dasarnya adalah arena persaingan untuk menjadi pemenang perjuangan pendapat, rakyat berhak menentukan pemerintahan yang baik dan dianggap mungkin memenuhi kebutuhannya melalui pemilihan umum (pemilu).
Indonesia sebagai negara demokrasi menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan tingkatannya, di mana pemilihan umum diharapkan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan pembangunan di suatu daerah. Pemilu merupakan salah satu alat untuk menyampaikan aspirasi atau memperjuangkan kebutuhan rakyat. Pemilu merupakan ajang kontestasi yang memungkinkan para elit politik bangkit menjadi pemimpin baik di tingkat lokal maupun nasional.
Pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal dari pemerintahan yang demokratis di zaman modern ini. Pemilihan umum saat ini menjadi parameter untuk mengukur demokratis atau tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi secara sederhana adalah suatu sistem politik di mana para pengambil keputusan tertinggi dari sistem tersebut dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala.
Indonesia memiliki banyak pemilihan yang melibatkan rakyat sebagai dasar dari demokrasi yang di gunakan, mulai pemilihan tingkat lokal hingga ke tingkat nasional. Pemilihan tersebut meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/ Kota, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Kemudian ditingkat paling bawah yaitu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Pada tulisan ini dikupas mengenai pemilihan umum pada tingkat desa dan permasalahan yang ada khususnya politik uang. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, desa juga merupakan wadah bagi masyarakat dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Desa seharusnya menjadi sarana interaksi politik yang sederhana dan karenanya berpotensi mencerminkan kehidupan demokrasi dalam masyarakat bernegara. Oleh karena itu, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bukan hanya sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat semata, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan demokrasi yang mampu memfasilitasi pembangunan yang pesat, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan dan kepuasan masyarakat.
Pemilihan Kepala Desa juga merupakan pesta demokrasi, di mana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dan mampu mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, Pemilihan Kepala Desa menjadi sangat penting, karena sangat mendukung terselenggaranya pemerintahan desa.
Seperti halnya pemilu, dalam Pemilihan Kepala Desa juga sering muncul permasalahan yang dapat menghambat jalannya demokrasi karena adanya potensi dan permasalahan, seperti politik uang, kampanye hitam, intimidasi, penggunaan fasilitas keagamaan untuk advokasi dan kegiatan kampanye di luar jadwal. Tindakan seperti ini dapat berdampak dan mempengaruhi hasil dari Pemilihan Kepala Desa.
Sehingga hal seperti ini dapat melahirkan pemimpin tanpa kepemimpinan. “Menurut Reza A.A Wattimena” Pemimpin adalah jabatan formal. Biasanya, orang menyebutnya sebagai manajer, bos atau direktur. Kepemimpinan adalah isi utama dari seorang pemimpin, termasuk nilai-nilai yang dimilikinya dalam membuat keputusan. Pemimpin tanpa kepemimpinan sama seperti sekolah tanpa pendidikan, itu tak berguna, dan justru menghambat perkembangan.
Sebagaimana hal di atas, salah satu tantangan besar demokratisasi dalam lingkup desa saat ini adalah maraknya politik uang (money politics) dalam Pilkades. Di beberapa daerah fenomena seperti itu terlihat jelas. Tidak hanya dilakukan oleh calon Kepala Desa, diduga ada keterlibatan bandar judi dalam praktik politik uang. Dalam penyelenggaraan Pilkades, bandar judi dari sekitar desa akan berdatangan untuk meramaikan pasar taruhan dan kalau mungkin ikut mempengaruhi hasil pemilihan.
Fenomena negatif tersebut muncul dalam transisi demokrasi di Indonesia. Secara teoretis, (Markoff, 1996) menunjukkan adanya fenomena hybrid dalam demokrasi pada masa transisi. Ada campuran unsur-unsur demokratis dengan elemen-elemen non demokratis yang dapat ditemukan secara bersamaan dalam suatu sistem politik. Politik uang (money politics) merupakan salah satu fenomena negatif mekanisme elektoral di dalam demokrasi. Di negara demokrasi yang belum matang, seperti Indonesia, politik uang digunakan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan.
Desa sebagai unit pemerintahan terendah yang berhubungan langsung dengan rakyat dan diharapkan dibangun di atas format demokrasi. Di sisi lain, praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa merupakan realitas sosial dan politik yang memiliki pola (pattern). Dalam tata cara politik dan demokrasi rakyat, hal ini terjadi sebagai “kebiasaan” dan “kewajaran”. Aktor praktik politik uang dapat dikategorikan pada dua bagian; yakni pelaku langsung (direct actor) dan pelaku tidak langsung (indirect actor).
Pelaku langsung politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Tim Sukses Calon Kades dan bandar judi. Sedangkan pelaku tidak langsung meliputi Calon Kepala Desa dan Bandar/Pemain judi. Pelaku langsung politik uang terjun langsung ke lapangan dengan membagi-bagikan sejumlah uang kepada beberapa kelompok sasaran. Tim Sukses ini dibentuk oleh Calon Kepala Desa. Kepentingan mereka yang menjadi bagian dari Tim Sukses ini beragam. Antara lain kepentingan sangat materialistis, seperti harapan imbalan sejumlah uang yang tidak selalu dalam nominal besar.
Calon Kepala Desa adalah pelaku tidak langsung yang berpengaruh besar terhadap maraknya politik uang dalam Pilkades. Calon Kades menyediakan sejumlah uang yang kemudian dicairkan kepada anggota Tim Sukses untuk dibagi-bagikan kepada penduduk desa. Dana yang dimiliki oleh calon Kepala Desa dapat berasal dari calon Kepala Desa itu sendiri, dan dapat juga berasal dari orang kaya yang “meminjamkan” sejumlah uang untuk membeli suara warga dengan “imbalan” komitmen dari Calon Kades untuk melindungi kepentingan-kepentingan bisnis dan keamanan kemanusiaan (business and human security) si orang kaya tersebut.
Praktik politik uang di dalam Pilkades tidak hanya mengamini fenomena menipisnya kerelawanan politik sebagai fenomena jamak dalam konteks politik yang lebih luas, namun juga merupakan fenomena penurunan kualitas demokrasi di tingkat desa.
Praktik budaya politik uang secara langsung menyebabkan lunturnya nilai-nilai demokrasi. Ironisnya, sebagian besar perhelatan pemilu didominasi oleh keluhan terkait dugaan politik uang. Meski sejarah perjalanan demokrasi masih menyisakan masalah sosial yang berkepanjangan. Ia tetap diyakini sebagai sebuah sistem politik yang memberikan ruang untuk terbukanya perubahan ke arah tujuan yang lebih baik. Konsekuensi ini sebagai bentuk pengakuannya bahwa demokrasi hanyalah mekanisme untuk menyampaikan aspirasi politik berdasarkan kehendak rakyat.
Fenomena praktik politik uang yang ada pada dasarnya terjadi untuk mempengaruhi pilihan dari masyarakat sendiri, di mana adanya uang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memberikan pilihan pada calon tertentu. Uang pada saat ini dianggap sebagai media yang paling efektif untuk menghegemoni masyarakat dan menggiring massa untuk membuat pilihan tertentu. Adanya suatu praktik politik uang sebenarnya memang sudah dilarang melalui peraturan perundang-undangan, namun saat masih banyak sekali ditemui ketika menjelang pemilihan. Secara tidak langsung dapat disadari jika adanya praktik politik uang ini dapat merusak sistem demokrasi yang ada.
Politik uang dalam pilkades, pilkada, pilgub maupun pilpres tetap dapat dipidana
Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mengatakan meski tidak ada sanksi pidana untuk pelanggaran politik uang dalam UU Pilkada, tindakan itu masih bisa dipidana dengan menggunakan KUHP atau aturan lain.
Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan sanksi pidana untuk pelaku dan penerima politik uang tetap dapat diterapkan dengan menggunakan instrumen KUHP.
”Memang tidak ada sanksi pidana dalam UU Pilkada tetapi, praktek politik uang tetap dapat dipidana dengan KUHP, atau jika aturan tentang penggunaan dana kampanye yang ilegal,” jelas Daniel.
Dalam UU KUHP, yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat politik uang.
Ayat 1 berbunyi "Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah.”
Sedangkan ayat 2 ”Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap”.
Menurut Daniel, dalam pelaporan dana kampanye dapat diketahui penyaluran uang oleh pasangan calon kepala/wakil kepala daerah, apalagi jika diketahui melakukan politik uang secara terbuka.
”Calon atau tim kampanye itu tahan saja karena itu ada pelanggaran di luar money politic, ilegal dalam pembelanjaan dana kampanye. Kami akan kerja sama dengan auditor KPU untuk mendorong agar ada cross check soal pengunaan dana,” kata Daniel.
Tetapi, Bawaslu mengakui sulitnya menjerat praktek politik uang dalam Pilkada serentak 2015 ini karena sebagian besar dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak menggunakan identitas sebagai tim sukses.
“Dalam penindakan sulit, mata rantai yang terputus dengan tim yang formal kalau pun yang kena itu bagian lapangan saja. Itu sampai ke aktor intelektual,” jelas dia.
Bawaslu, menurut Daniel, menerima laporan praktek politik uang yang berupa pembagian sembako antara lain di Lampung dan Jawa Timur.
Politik uang terbuka
Politik uang dalam Pilkada Serentak diperkirakan masih marak.
Podcast
Investigasi: Skandal Adopsi
Investigasi untuk menyibak tabir adopsi ilegal dari Indonesia ke Belanda di masa lalu
Episode
Akhir dari Podcast
Thursday 4 August 2022
Kades Cantik di Tambun Ditangkap Kejari, Palak Warga Rp 400 Ribu untuk Urus Daftar Tanah
Seorang kepala desa (Kades) di Kabupaten Bekasi ditangkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi di kasus pungutan liar (pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kades Lambangsari, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi itu langsung ditahan oleh pihak Kejari.
Menurut Kepala Seksi Intelejen Kejari Kabupaten Bekasi Siwi Utomo seperti dikutip dari unggahan akun Instagram @info_cikarang_karawang, kades dengan insial PH itu langsung ditetapkan sebagai tersangka.
Kades PH yang dikenal dengan paras cantiknya itu ditangkap setelahh penyidik dari Kejari mendapat laporan masyarakat yang keberatan atas permintaan uang dari program PTSL tersebut.
Desa Lambang Sari sendiri awalnya merupakan salah satu desa yang mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi.
Dari program ini, para warga yang akan mendaftarkan tanahnya untuk ikut program PTSL mengajukan berkas ke masing-masing ketua RT.
Namun, dari hasil penyelidikan Kejari, Kades PH bersama perangkat desa lainnya mengadakan rapat dan menghasilkan keputusan untuk warga yang ingin ikut program PTSL membayar RP 400.000.
Siwi menambahkan bahwa tiap sertifikat dan uang itu dikumpulkan ke Kades PH. Uang itu untuk biaya patok, materai, fotokopi dan lain sebagainya dibebankan kepada pemohon.
Horor! Ini Dampak Mengerikan jika China Beneran Serang Taiwan
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Taiwan mengatakan bila terjadi perang antara negaranya dengan China, dampaknya akan jauh lebih parah dibandingkan perang Rusia-Ukraina yang saat ini berlangsung.
Sebagaimana diketahui, baik China dan Taiwan memainkan peran yang penting dalam jalur rantai pasok dan perdagangan global.
"Gangguan pada rantai pasokan internasional; gangguan pada tatanan ekonomi internasional; dan peluang untuk tumbuh akan jauh, jauh (lebih) signifikan daripada yang ini," kata delegasi dagang Taipei John Deng dikutip Reuters, Kamis (16/6/2022).
"Akan ada kekurangan pasokan di seluruh dunia," tambahnya.
Salah satu yang bisa menjadi langka adalah cip semikonduktor. Taiwan adalah produsen besar dalam produksinya hingga US$ 118 miliar atau setara Rp1.742 triliun pada 2021.
Cip semikonduktor sendiri adalah bahan utama dalam pembuatan sejumlah baran elektronik mulai dari ponsel hingga kendaraan listrik. Taiwan sendiri tengah berupaya mengurangi ekspornya hingga 40% ke China.
Isu mengenai potensi serangan China juga pernah diangkat oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Taiwan, Chiu Kuo-cheng, pada November 2021 lalu. Menteri yang berasal dari latar belakang militer itu memprediksi sinyal invasi terjadi pada 2025 mendatang.
"Saat ini, PLA (tentara China) mampu melakukan blokade bersama lokal terhadap pelabuhan kritis, bandara, dan rute penerbangan keluar kami, untuk memutus jalur komunikasi udara dan laut kami dan berdampak pada aliran pasokan militer dan sumber daya logistik kami," papar kementerian itu, dikutip Channel News Asia (CNA).
Setahun belakangan ini, China memang terus mempertegas klaimnya bahwa Taiwan merupakan bagian integral dari kedaulatannya. Terbaru, negara pimpinan Presiden Xi Jinping itu telah menugaskan ratusan jet tempur untuk terbang di wilayah zona pertahanan udara Taiwan atau ADIZ.
Sementara itu, Amerika Serikat saat ini getol dalam membela Taipei dan menentang klaim Beijing. Bahkan, dalam KTT aliansi Quad di Jepang akhir bulan lalu, Presiden AS Joe Biden pun mengatakan bahwa Washington akan melakukan campur tangan secara militer jika China tetap mencoba untuk mengambil alih Taiwan dengan paksa.
Tuesday 2 August 2022
Download Spanduk Spesialis Body Repair Format Psd (Editable)
Download Spanduk Spesialis Body Repair Format Psd (Editable) - Apakah anda sedang menncari referensi desain Spesialis Body Repair?, jika benar anda sedang mencari desain Spesialis Body Repair tersebut anda dapat melihat beberapa contoh Spanduk Spesialis Body Repair yang akan kami bagikan dibawah.
Desain Spanduk Spesialis Body Repair yang akan kami bagikan adalah contoh desain spanduk yang didesain sesuai dengan permintaan client kami, adapun Spanduk yang kami bagikan adalah murni hasil dari kreasi dari YUNUSST contoh desain tersebut kami rancang dengan ukuran 300x100cm, namun anda tidak perlu hawatir dengan ukuran tersebut jika tidak sesui dengan kebutuhan anda, karena contoh desain Spanduk Toko Bangunan dan Besi yang kami bagikan didesain pada Photoshop dan anda dapat mengunduh file PSD nya jadi anda dapat merubah ukuran serta warna pada desain spanduk yang kami bagikan.
Baca Juga :
- Download Contoh 1 Sertifikat Aqiqah Format Psd (Editable)
- Download Spanduk Konter Pulsa Format PSD (Siap Edit)
- Download Spanduk Isra Miraj 1442 Hijriah Format PSD siap edit
Itulah contoh Desain Spanduk Toko Bangunan dan Besi yang dapat kami bagikan, kami berharap contoh diatas dapat menjadi Referensi anda. demikian artikel ini kami bagikan Semoga bermanfaat. Terimakasih
Download Spanduk Toko Bangunan dan Besi Format Psd (Editable)
Download Spanduk Toko Bangunan dan Besi Format Psd (Editable) - Apakah anda sedang menncari referensi desain Toko Bangunan dan Besi?, jika benar anda sedang mencari desain Manasik Haji tersebut anda dapat melihat beberapa contoh Spanduk Toko Bangunan dan Besi yang akan kami bagikan dibawah.
Desain Spanduk Toko Bangunan dan Besi yang akan kami bagikan adalah contoh desain spanduk yang didesain sesuai dengan permintaan client kami, adapun Spanduk yang kami bagikan adalah murni hasil dari kreasi dari YUNUSST contoh desain tersebut kami rancang dengan ukuran 200x100cm, namun anda tidak perlu hawatir dengan ukuran tersebut jika tidak sesui dengan kebutuhan anda, karena contoh desain Spanduk Toko Bangunan dan Besi yang kami bagikan didesain pada Photoshop dan anda dapat mengunduh file PSD nya jadi anda dapat merubah ukuran serta warna pada desain spanduk yang kami bagikan.
Baca Juga :
- Download Contoh 1 Sertifikat Aqiqah Format Psd (Editable)
- Download Spanduk Konter Pulsa Format PSD (Siap Edit)
- Download Spanduk Isra Miraj 1442 Hijriah Format PSD siap edit
Itulah contoh Desain Spanduk Toko Bangunan dan Besi yang dapat kami bagikan, kami berharap contoh diatas dapat menjadi Referensi anda. demikian artikel ini kami bagikan Semoga bermanfaat. Terimakasih
