yunusst memberikan inspirasi kepada anda

Tutorial

Tuesday 1 December 2020

Wednesday 25 November 2020

BREAKING NEWS: Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soetta Rabu Dini Hari

 BREAKING NEWS: KPK Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo


KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Edhy diduga diamankan terkait kasus korupsi.
Seorang sumber kepada kumparan menyatakan ia melihat Eddy Prabowo beserta istri dan beberapa orang lainnya dibawa ke KPK pada Rabu (25/11) dini hari.
Sumber itu mengatakan, tampak juga ada Novel Baswedan yang merupakan penyidik Senior KPK yang terlihat bersama rombongan. kumparan masih mencoba mengonfirmasi hal ini kepada pimpinan dan juru bicara KPK.
"Saya di luar kota, coba tanya Mas Ali," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Komisioner KPK, Nawawi Pomolango membenarkan adanya penangkapan terhadap politikus Partai Gerindra itu.
"Benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi. Maaf selebihnya nanti saja, saya masih dalam perjalanan ke kantor," kata Nawawi kepada kumparan.
Belum diketahui latar belakang kasus dari penangkapan ini. Namun diduga terkait dengan aktivitas di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Share:

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti fenomena Rizieq Shihab.


Dalam webinar bertajuk "Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat" Jumat (20/11/2020) malam, ia menilai ada kekosongan kepemimpinan dalam menyerap aspirasi masyarakat luas.

"Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah karismatik begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif, maka orang mendukungnya," katanya.

"Masalah Habib Rizieq itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita."



Menurutnya munculnya masyarakat yang memilih Rizieq untuk menyuarakan aspirasi mengindikasikan ada sesuatu yang penting yang wajib dievaluasi. Terutama oleh partai-partai Islam.

"Bahwa ada kekosongan sistem atau cara kita berdemokrasi khususnya dalam ideologi keislaman yang kemudian diisi oleh Habib Rizieq," katanya lagi.

"Sehingga kita takut bahwa ini nanti demokrasi akan kembali ke demokrasi katakanlah sistem yang demo-demo macam-macam yang juga tentu merusak sistem."

Ia berharap hal ini diperbaiki. Sehingga, ujarnya, demokrasi tak lagi kembali ke jalan.

readyviewed Rizieq Shihab kembali ke RI 10 November lalu. Ia pulang setelah tiga tahun di Arab Saudi. Kerumunan massa terjadi di beberapa titik. Beberapa telah di tes dan positif corona (Covid-19).

Share:

Monday 23 November 2020

Dorna: Dua Syarat Berat Digelarnya MotoGP Indonesia di Mandalika

Jakarta - Ada dua syarat berat agar Indonesia bisa menggelar MotoGP di 2021.  Organisasi penyelenggara balapan MotoGP, Dorna mengungkapkan hal itu.

Pertama, Sirkuit Mandalika selesai dibangun sesuai standar dari Dorna. Satu lagi MotoGP Indonesia harus menunggu seri MotoGP lain batal.

Sirkuit Mandalika belum pasti menggelar MotoGP 2021, bertentangan dengan klaim Mandalika Grand Prix Association (MGPA). MGPA menyebut Indonesia diberikan kebebasan untuk menentukan tanggal penyelenggaraan MotoGP di Mandalika.

Kenyataannya, terungkap bahwa MotoGP Indonesia ternyata hanya berstatus cadangan dalam jadwal draft yang dirilis MotoGP belum lama ini. Hal itu tak terlepas dari belum rampungnya pembangunan Sirkuit Mandalika.

"Situasi sebenarnya adalah Indonesia hanya akan resmi masuk kalender 2021 jika pembangunan sirkuit (Mandalika) telah selesai," tulis pernyataan resmi MotoGP yang menjawab surat elektronik detikSport, Jumat (20/11/2020).

"Selain itu juga jika ada jadwal yang tersedia seandainya ada jadwal GP lain yang batal terlaksana. Jadi, ada dua situasi 'jika' buat Indonesia," ujar pernyataan itu lagi.

MotoGP punya alasan kenapa baru merilis draft jadwal untuk seri 2021. Hal itu terkait situasi pandemi COVID-19 sehingga mereka belum bisa membuat jadwal fix untuk seri musim depan.

Nah bisa saja ada salah satu GP yang batal terkait situasi virus Corona di suatu negara. Indonesia bisa menjadi pengganti seri MotoGP tersebut, namun dengan catatan pembangunan sirkuit Mandalika juga sudah harus selesai.

Sementara itu, MotoGP Indonesia bukan satu-satunya yang berstatus cadangan. Ada juga Portugal dan Rusia yang siap menjadi pengganti salah satu GP lainnya andai ada yang batal.

(fox)
Share:

Friday 20 November 2020

Pernyataan Lengkap Pangdam Jaya Kritik Rizieq Shihab


JAKARTA, KOMPAS.TV Gerah dengan ucapan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab di acara Maulid Nabi, Pangdam Jaya sampaikan kritik. Menurut Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman sebagai orang Islam dirinya prihatin kalau ada seorang habib di peringatan Maulid Nabi bahasa dan ucapannya kotor. "kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, jadi kalau ucapan tidak baik, itu bukan habib namanya itu, saya ini orang Islam juga, seorang muslim, mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan kasih sayang, kasih sayang untuk seluruh alam semesta bukan hanya manusia saja, untuk alam semesta. Kemudian jangan asal bicara sembarangan, jaga dari siksa api neraka. Allah sudah berfirman. (Membacakan ayat). Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ucapan dan tindakan itu harus baik, harus baik, saya sebagai orang Islam prihatin kalau ada seorang habib di peringatan Maulid Nabi bahasa dan ucapannya kotor, saya prihatin dan tidak terima sebagai orang muslim."ucap Dudung.

Dudung pun tak segan mengatakan penurunan baliho Habib Rizieq atas perintahnya. "Begini, kalau siapa pun di republik ini, ini negara, negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Nggak ada," kata Dudung. "Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja," tegas Dudung
Share:

Pangdam Jaya: Jangan Coba-Coba, Kalau Perlu FPI Dibubarkan Saja itu!


JAKARTA, KOMPAS.TV - Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman memberi kritik pedas agar ormas Front Pembela Islam atau FPI dibubarkan. Hal ini disampaikan Dudung saat menjawab pertanyaan wartawan usai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). Pada Mulanya, Dudung menjawab soal video viral di media sosial berkait sejumlah orang berseragam TNI menurunkan spanduk dan baliho pimpinan FPI Rizieq Shihab. Dudung menjelaskan, awalnya sejumlah petugas satpol PP sudah menurunkan baliho yang dipasang tanpa izin itu. Namun, pihak FPI justru kembali memasang baliho-baliho tersebut. Oleh karena itu, TNI turun tangan. Ia juga mengakui hal itu merupakan atas perintahnya. "Ini negara negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentunkan, jangan seenaknya sendiri, seakan akan dia paling benar, enggak ada itu," kata Dudung. Dengan tegas, Dudung kemudian mengusulkan agar FPI dibubarkan. "Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, suka-sukanya sendiri. Ingat saya katakan itu perintah saya," katanya. Dudung juga memastikan operasi untuk menurunkan baliho Rizieq akan terus berlanjut. "Saya peringatkan, dan saya tidak segan menindak dengan keras. Jangan coba menganggu persatuan dan kesatuan, jangan merasa mewakili umat islam, tidak," katanya. Tak hanya soal baliho ilegal, kepulangan Rizieq juga disorot karena menimbulan kerumunan massa. Padahal kerumunan massa dalam jumlah besar dilarang saat ini karena ada pandemi Covid-19. Kerumunan massa yang melibat Rizieq dan para simpatisannya itu kini berbuntut panjang. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Share:

Berkaca-kaca! Babe Haikal Hassan Sampaikan Pesan Emosional Untuk Jokowi | ILC tvOne


Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia Lawyers Club mengangkat tema “Setelah Protokol Kesehatan Dilanggar...” Selasa 11 November 2020 #ILCProkesDilanggar Saksikan Narasumber Lainnya: 1. dr. Slamet Budiarto (Wakil Ketua Umum Pengurus Besar IDI): https://youtu.be/QZoc1rjSdSc 2. dr. Tirta Mandira Hudhi (Relawan Covid-19) : https://youtu.be/FN0SIyB3JBw 3. Dany Amrul Ichdan (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden): https://youtu.be/kEpXreiru6A 4. dr. Pandu Riono (Ahli Epidemiologi FKM UI): https://youtu.be/2bc16n8Lb4o 5. Haikal Hassan (Juru Bicara PA 212) : https://youtu.be/HEQSYFGP--Q 6. Henry Yosodiningrat (Politikus PDI Perjuangan): https://youtu.be/WKYCVpae2Yo 7. Prof. Effendi Gazali (Pakar Komunikasi): https://youtu.be/N6uEt9CZJEs 8. Benny Mamoto (Ketua Harian Kompolnas): https://youtu.be/wvoOb59McMU 9. Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta): https://youtu.be/v9z2VXN1Pt8 10. Nusron Wahid (Politikus Partai Golkar): https://youtu.be/rhxWLxG08o4 11. Mardani Ali Sera (Politikus PKS): https://youtu.be/UOBp3o-WFB8 12. Irmanputra Siddin (Paka Hukum Tata Negara): https://youtu.be/fDk3FZTehhc 13. Sujiwo Tejo (Budayawan): https://youtu.be/fsEdWSSVs0g
Share:

Translate

Arquivo do blog

Total Pageviews

Facebook