Sulit Kejar Target Vaksinasi Covid-19, Menkes: Kami Butuh Bantuan Pemda dan Swasta

 

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengaku kesulitan mencapai target vaksinasi Covid-19 terhadap 180 juta jiwa tanpa bantuan pemerintah daerah dan swasta.

Hingga kini, Budi mengungkapan bahwa pemerintah baru menyuntikkan 27 juta dosis vaksin Covid-19 dari total target 360 juta dosis kepada 180 juta jiwa.

"Sekarang kami sudah vaksin 27 juta ya, dari target 360 juta (dosis)," ujar Budi saat meninjau vaksinasi Covid-19 di wilayah Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (2/5/2021).

Kementerian Kesehatan, kata Budi, tidak bisa bekerja sendirian untuk menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada 180 juta jiwa di seluruh Indonesia.

Terlebih saat ini Presiden Joko Widodo meminta agar vaksinasi Covid-19 yang ditargetkan rampung pada Maret 2022 dipercepat menjadi Desember 2021.

"Sebenarnya rencana kami sampai Maret 2022. Cuma Pak Presiden minta itu dipercepat sampai Desember 2021," kata Budi.

Dia mencontohkan kerja sama dengan Traveloka dalam penyediaan sentra vaksinasi Covid-19 untuk lansia dan penyandang disabilitas di wilayah Tangerang Selatan

"Kami kerja sama dengan semua orang yang memang mau membantu. 360 juta vaksinasi dari 180 juta orang di seluruh Indonesia kami enggak kuat sendirian. Kementerian Kesehatan, kami butuh bantuan Pemda sama swasta," kata Budi.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menjelaskan, pihaknya bersama Traveloka mendirikan sentra vaksinasi Covid-19 di Swiss-Bell Hotel, Serpong, selama tiga hari ke depan.

"Tanggal 2-4 juni 2021 untuk pelaksanaan dosis 1. Kemudian dilanjutkan dengan dosis 2 di tempat yang sama 28 hari kedepan," kata Benyamin.

Benyamin menargetkan, sentra vaksinasi Covid-19 menyuntikan 1.500 peserta lansia dan penyandang disabilitas per hari.

"Hari ini targetnya 1.500 dan dalam waktu 3 hari kami akan mencoba mencapai target 5.100 peserta vaksinasi," pungkasnya.

Read More

Penerima Vaksin Bakal Terima Uang Tunai Rp1,5 Juta Per Bulan?

Beredar sebuah informasi penerima vaksin bakal menerima uang tunai sebesar Rp1,5 juta per bulan. Bantuan disalurkan lewat rekening BRI yang telah didaftarkan.
 

Akun facebook Abdul Kholiq membagikan informasi ini pada 11 Maret 2021. Berikut informasi yang diunggahnya.

"Alhamdulillah
Beruntunglah Bagi Masyarakat Yg Sudah divaksin dan Mempunyai No Rekening & Kartu ATM BRI ,
Sesuai dengan Kepres No. 13/Kepres/RI/XII/2020, bahwa semua WNI yang sudah divaksin dan mempunyai No Rekening & Kartu ATM BRI , akan menerima bantuan langsung tunai sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan per Kartu Keluarga (KK) hingga pandemi covid 19 dinyatakan tuntas.
SYARAT2:
1. Foto Copy KK
2. Foto Copy Buku Tabungan
3. Foto Copy KTP Kepala Keluarga
4. Masing-masing 2 rangkap
Dana sudah dapat dicairkan langsung mulai 09 maret 2021 s/d 17 Mei 2021, dengan membawa syarat tersebut ke Bank BRI Terdekat .
Hal ini merupakan komitmen terbaru dari Menteri Keuangan RI & Menteri Kesehatan RI, diperkuat pidato Presiden RI di depan semua Kepala Daerah Indonesia.
Selain itu, beliau juga mempertegas akan memperbarui APBN 2021 untuk direvisi "Bantuan Langsung Tunai".
Alhamdulillah, ternyata benar, rezeki itu datangnya tak diduga-duga.
Mari kita semua senantiasa bersyukur,...
_________
Dalam pelajaran Bahasa Indonesia, tulisan di atas dapat digolongkan dalam :
A. Cerpen
B. Cerita rakyat
C. Cerita khayal
D. Kesambet
E. Kesurupan
Pilih jawaban yang kamu anggap benar!!!

????????????????????"

Penelusuran:

Dari hasil penelusuran tim yunusst, klaim penerima vaksin menerima uang tunai Rp1,5 juta per bulan adalah salah. Faktanya, informasi tersebut fiktif dan sebuah gurauan.
 
Penerima vaksin hanya diberikan sebuah sertifikat dalam bentuk digital yang membuktikan dirinya telah divaksin. Namun, sertifikat vaksinasi tersebut belum bisa dijadikan prasyarat perjalanan baik transportasi darat, laut dan udara.

Selain belum ada arahan lanjut dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). Nadia mengatakan upaya itu bakal susah dilakukan bilamana target herd immunity terhadap 70 persen penduduk Indonesia belum tercapai. Syarat pelaku perjalanan di Indonesia tetap wajib menyertakan surat keterangan bebas Covid-19, baik melalui pemeriksaan tes polymerase chain reaction (PCR) atau rapid test antigen.

Read More