Putin : Dominasi Barat akan berakhir dan di gantikan oleh Asia

  

Presiden Rusia Vladimir Putin menyinggung perang dunia II (PD II). Dalam kemunculan terbarunya si sebuah acara lokal Kamis waktu setempat, Putin mengatakan dunia kini menghadapi dekade paling berbahaya sejak world war meletus.

Ia juga menyebut dominasi Barat di dunia akan segera berakhir. Menurutnya, Amerika Serikat (AS) serta sekutu merupakan "penghasut", memainkan peran "berbahaya, berdarah, dan kotor" serta menabur "kekacauan" di seluruh dunia.

"Periode sejarah dominasi Barat yang tak terbagi atas urusan dunia akan segera berakhir," kata Putin sebagaimana dikutip dari Reuters dan AFP, Jumat (28/10/2022).

"Kami berdiri di perbatasan sejarah. Di depan mungkin adalah dekade yang paling berbahaya, tidak dapat diprediksi, terpenting sejak akhir Perang Dunia II," tambahnya.

Ia pun menegaskan tak pernah menyesal melakukan serangan ke Ukraina yang disebutnya "operasi militer". Serangan Ukraina, katanya, hanyalah bagian dari "pergeseran tektonik dari seluruh tatanan dunia".

"Rusia tidak menantang elit Barat, Rusia hanya berusaha mempertahankan haknya untuk eksis," tambahnya lagi.

Baca:  Kerajaan Militer China Berdiri Dekat RI, Berisi 5000 Tentara

Pemimpin berumur 70 tahun itu juga menyinggung klaim penggunaan senjata nuklir oleh Kremlin di Ukraina. Menurutnya hal itu tidak masuk akal sama sekali bagi Moskow, baik dalam hal politik atau militer.

Ditegaskannya, Ukraina-lah yang berencana menggunakan "bom kotor". Ini merujuk ke senjata radioaktif atau biasa disebut senjata nuklir kecil dalam perang.

Rusia sendiri telah mengajukan pengaduan ke Dewan Keamanan PBB. Negeri itu menuntut penyelidikan internasional atas "kegiatan biologi-militer" Ukraina.

AS juga terseret dalam hal ini. Kegiatan tersebut diyakini melibatkan Paman Sam.

"Kami akan senang jika salah, tetapi kami tidak bisa mengabaikan ini begitu saja," kata Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia.

"Tuduhan ini sangat serius dan dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat, sangat disayangkan," tambahnya.

Serangan dari Belarus dan Tembak Satelit AS

Sementara itu, perang Rusia dan Ukraina masih terus terjadi. Kamis, beberapa wilayah Ukraina seperti Kyiv dan Zarapozhia terus menjadi target serangan misil pasukan Kremlin.

Terbaru, tentara Rusia dari Belarusia juga diyakini akan ikut menyerang Ukraina. Minsk selama ini menjadi sekutu dekat Rusia dan menjadi pangkalan militer tentara Presiden Vladimir Putin.

Baca:  Perang Gak Kelar-Kelar! Rusia Bom Kyiv, Tengah Malam ke Pagi

Mengutip CNBC Internasional, kemungkinan serangan disampaikan wakil kepala operasi staf umum Kyiv, Oleksii Hromov. Pemerintah Presiden Volodykyr Zelensky disebut sudah mempersiapkan pasukan untuk kemungkinan serangan itu.

Peningkatan jumlah pasukan Ukraina juga dilakukan. Khususnya di utara negara, yang dekat ke perbatasan Belarusia.

"Saat ini pembentukan pasukan penyerang (di Belarus) tidak dapat diamati," katanya, dikutip Jumat.

"Namun ada dan akan ada ancaman. (Karenanya) kami bereaksi. Kami telah meningkatkan pasukan kami ke arah utara," tambahnya.

Di sisi lain, Rusia mengancam akan menarget satelit komersial AS, termasuk sekutu, jika negeri Presiden Joe Biden itu terlibat dalam perang Ukraina. Ini menjadi ancaman baru pasca pembicaraan menteri pertahanan kedua negara dan pemberitahuan Rusia ke AS soal latihan perang nuklir, Grom.

"Infrastruktur kuasi-sipil mungkin menjadi target yang sah untuk serangan balasan," kata Wakil Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Konstantin Vorontsov dimuat oleh kantor berita negara Tass.

"Kita berbicara tentang keterlibatan komponen infrastruktur luar angkasa sipil, termasuk komersial, oleh AS dan sekutunya dalam konflik bersenjata," tegasnya.

Read More

Drawing Piala Asia U-20 2023: Indonesia Gabung Grup A Bersama Tuan Rumah

 

Timnas U-20 Indonesia berada di Grup A Piala Asia U-20 2023 bersama Uzbekistan, Irak, dan Suriah.

Kepastian itu didapat setelah AFC menggelar drawing Piala Asia U-20 2023 di Tashkent, Uzbekistan pada Rabu (26/10/2022) pukul 14.00 WIB.

Piala Asia U-20 2023 akan berlangsung di Uzbekistan pada 1-18 Maret 2023. Piala Asia U-20 2023 bakal diikuti 16 tim yang terbagi dalam empat grup.

Empat tim di dalam satu grup akan berebut dua posisi terbaik untuk meraih tiket selanjutnya ke perempat final.

Laga di perempat final diprediksi bakal berlangsung sengit untuk memperebutkan tiket ke semifinal.

Tim-tim yang melaju ke semifinal tidak hanya mendekatkan mereka dengan laga final, tapi juga sekaligus bakal mewakili Asia ke Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia.

Pemain timnas U-20 Indonesia, Muhammad Ferarri dan Rabbani Tasnim melakukan selebrasi usai berhasil membuat gol ke gawang Vietnam pada laga Kualifikasi Piala Asia U-20 2023.

Selain Uzbekistan yang berstatus sebagai tuan rumah, terdapat 15 tim yang telah dinyatakan lolos dengan status juara grup dan lima runner-up terbaik dari kualifikasi.

Dalam pengundian ini, 16 tim terbagi dalam empat pot. Indonesia ditempatkan di pot 2 karena pada Piala Asia U-19 2018 berhasil mencapai perempat final.

Untuk diketahui, pada gelaran kali ini AFC mengubah kategori kejuaraan dari Piala Asia U-19 menjadi Piala Asia U-20.

Perubahan serupa juga diterapkan AFC untuk turneman kelompok umur lain, yakni dari Piala Asia U-16 menjadi Piala Asia U-17.

Sementara itu, wakil Asia Tenggara lainnya, Vietnam menempati Grup B bersama Iran, Australia, dan Qatar. Indonesia dan Vietnam adalah dua wakil ASEAN dalam ajang ini.

Berikut hasil drawing Piala Asia U-20 2023:

Grup A

Uzbekistan
Indonesia
Iraq
Suriah

Grup B

Qatar
Australia
Vietnam
Iran

Grup C

Korea Selatan
Tajikistan
Yordania
Oman

Grup D

Arab Saudi
Jepang
Cina
Kirgistan

Read More

Nasdem Serba Salah, Dukung Ahok Disebut Penista Agama, Dukung Anies Jadi Kadrun, Surya Paloh: Paling Lucu Bangsa Ini!

 

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menceritakan kisah pengalamannya saat mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilgub DKI Jakarta.

Surya Paloh mengatakan bahwa NasDem saat itu dijuluki partai penista agama gara-gara mengusung Ahok.

Baca Juga:  Polri Terus Buru Jozeph Paul Zhang

“Saya mengalami pengalaman Pemilu lalu dianggap partai penista agama, saya dididik dengan kemusliman saya, dengan keimanan saya, keyakinan saya, terbayang wajah almarhumah ibu saya, orang tua saya, ‘partai penista agama,’ yang saat itu, itu yang masih saya nggak terima, karena saya dukung Ahok,” kata Surya Paloh dalam acara silaturahmi kebangsaan bersama guru besar di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10/2022).

Surya Paloh menyampaikan bahwa sebutan partai penista agama itu telah berubah.

Menurut Surya Paloh, sebutan itu berganti menjadi kadrun gara-gara NasDem mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024.

Read More

Ganjar Nyatakan Siap Jadi Capres, Pengamat: Harus Keluar dari PDIP

 

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menanggapi terkait Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang nyatakan siap menjadi calon presiden (Capres). Menurutnya, kesiapan Ganjar Pranowo maju sebagai capres tentu membawa implikasi baginya di PDIP.

"Secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP. Sebab, keinginan nyapres Ganjar bukanlah keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (19/10/2022).

Dia mengatakan, keputusan Ganjar itu sudah melawan keputusan di PDIP. Sebab, PDIP sudah memberi hak prerogatif kepada Megawati untuk memutuskan capres yang akan diusung.

Kalau Ganjar tidak mundur, ada kemungkinan Megawati akan memberi sanksi tegas. Megawati bisa jadi akan memecat Ganjar karena sudah mendahului keputusannya.

"Bagi Ganjar, keputusannya siap nyapres tampaknya karena sudah ada sinyal dari partai lain. Partai lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar karena secara moral tidak etis karena masih menjadi kader PDIP," kata dia.

Karena itu, bisa jadi keputusan Ganjar itu memang pancingan agar dipecat dari PDIP. Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader.

"Partai lain tentunya memang menunggu adanya sanksi dari dari PDIP terhadap Ganjar. Dengan begitu, partai lain itu akan bebas mendeklarasikan Ganjar menjadi capres," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu nama dengan elektabilitas tertinggi yang digadang menjadi calon presiden (capres) pada 2024. Menjawab peluang tersebut, dia menyatakan siap untuk bangsa dan negara.

"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar lewat keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (18/10/2022). 

Setiap anggota partai politik, jelas Ganjar, harus siap ketika memang diusung sebagai capres. Orang-orang terbaiklah yang pasti dipilih oleh partai untuk mengikuti kontestasi nasional tersebut. "Secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP. Sebab, keinginan nyapres Ganjar bukanlah keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (19/10/2022).

Dia mengatakan, keputusan Ganjar itu sudah melawan keputusan di PDIP. Sebab, PDIP sudah memberi hak prerogatif kepada Megawati untuk memutuskan capres yang akan diusung.

Kalau Ganjar tidak mundur, ada kemungkinan Megawati akan memberi sanksi tegas. Megawati bisa jadi akan memecat Ganjar karena sudah mendahului keputusannya.

"Bagi Ganjar, keputusannya siap nyapres tampaknya karena sudah ada sinyal dari partai lain. Partai lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar karena secara moral tidak etis karena masih menjadi kader PDIP," kata dia.

Karena itu, bisa jadi keputusan Ganjar itu memang pancingan agar dipecat dari PDIP. Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader.

"Partai lain tentunya memang menunggu adanya sanksi dari dari PDIP terhadap Ganjar. Dengan begitu, partai lain itu akan bebas mendeklarasikan Ganjar menjadi capres," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu nama dengan elektabilitas tertinggi yang digadang menjadi calon presiden (capres) pada 2024. Menjawab peluang tersebut, dia menyatakan siap untuk bangsa dan negara.

"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar lewat keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (18/10/2022). 

Setiap anggota partai politik, jelas Ganjar, harus siap ketika memang diusung sebagai capres. Orang-orang terbaiklah yang pasti dipilih oleh partai untuk mengikuti kontestasi nasional tersebut. "Secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP. Sebab, keinginan nyapres Ganjar bukanlah keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (19/10/2022).

Dia mengatakan, keputusan Ganjar itu sudah melawan keputusan di PDIP. Sebab, PDIP sudah memberi hak prerogatif kepada Megawati untuk memutuskan capres yang akan diusung.

Kalau Ganjar tidak mundur, ada kemungkinan Megawati akan memberi sanksi tegas. Megawati bisa jadi akan memecat Ganjar karena sudah mendahului keputusannya.

"Bagi Ganjar, keputusannya siap nyapres tampaknya karena sudah ada sinyal dari partai lain. Partai lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar karena secara moral tidak etis karena masih menjadi kader PDIP," kata dia.

Karena itu, bisa jadi keputusan Ganjar itu memang pancingan agar dipecat dari PDIP. Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader.

"Partai lain tentunya memang menunggu adanya sanksi dari dari PDIP terhadap Ganjar. Dengan begitu, partai lain itu akan bebas mendeklarasikan Ganjar menjadi capres," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu nama dengan elektabilitas tertinggi yang digadang menjadi calon presiden (capres) pada 2024. Menjawab peluang tersebut, dia menyatakan siap untuk bangsa dan negara.

"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar lewat keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (18/10/2022). 

Setiap anggota partai politik, jelas Ganjar, harus siap ketika memang diusung sebagai capres. Orang-orang terbaiklah yang pasti dipilih oleh partai untuk mengikuti kontestasi nasional tersebut. "Secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP. Sebab, keinginan nyapres Ganjar bukanlah keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (19/10/2022).

Dia mengatakan, keputusan Ganjar itu sudah melawan keputusan di PDIP. Sebab, PDIP sudah memberi hak prerogatif kepada Megawati untuk memutuskan capres yang akan diusung.

Kalau Ganjar tidak mundur, ada kemungkinan Megawati akan memberi sanksi tegas. Megawati bisa jadi akan memecat Ganjar karena sudah mendahului keputusannya.

"Bagi Ganjar, keputusannya siap nyapres tampaknya karena sudah ada sinyal dari partai lain. Partai lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar karena secara moral tidak etis karena masih menjadi kader PDIP," kata dia.

Karena itu, bisa jadi keputusan Ganjar itu memang pancingan agar dipecat dari PDIP. Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader.

"Partai lain tentunya memang menunggu adanya sanksi dari dari PDIP terhadap Ganjar. Dengan begitu, partai lain itu akan bebas mendeklarasikan Ganjar menjadi capres," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu nama dengan elektabilitas tertinggi yang digadang menjadi calon presiden (capres) pada 2024. Menjawab peluang tersebut, dia menyatakan siap untuk bangsa dan negara.

"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar lewat keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (18/10/2022). 

Setiap anggota partai politik, jelas Ganjar, harus siap ketika memang diusung sebagai capres. Orang-orang terbaiklah yang pasti dipilih oleh partai untuk mengikuti kontestasi nasional tersebut. "Secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP. Sebab, keinginan nyapres Ganjar bukanlah keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (19/10/2022).

Dia mengatakan, keputusan Ganjar itu sudah melawan keputusan di PDIP. Sebab, PDIP sudah memberi hak prerogatif kepada Megawati untuk memutuskan capres yang akan diusung.

Kalau Ganjar tidak mundur, ada kemungkinan Megawati akan memberi sanksi tegas. Megawati bisa jadi akan memecat Ganjar karena sudah mendahului keputusannya.

"Bagi Ganjar, keputusannya siap nyapres tampaknya karena sudah ada sinyal dari partai lain. Partai lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar karena secara moral tidak etis karena masih menjadi kader PDIP," kata dia.

Karena itu, bisa jadi keputusan Ganjar itu memang pancingan agar dipecat dari PDIP. Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader.

"Partai lain tentunya memang menunggu adanya sanksi dari dari PDIP terhadap Ganjar. Dengan begitu, partai lain itu akan bebas mendeklarasikan Ganjar menjadi capres," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu nama dengan elektabilitas tertinggi yang digadang menjadi calon presiden (capres) pada 2024. Menjawab peluang tersebut, dia menyatakan siap untuk bangsa dan negara.

"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar lewat keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (18/10/2022). 

Setiap anggota partai politik, jelas Ganjar, harus siap ketika memang diusung sebagai capres. Orang-orang terbaiklah yang pasti dipilih oleh partai untuk mengikuti kontestasi nasional tersebut. 

Read More

Polemik Minyak, Pangeran Saudi Ancam AS dengan Jihad dan Martir

 

Menyusul panasnya hubungan Amerika Serikat (AS) dengan negara-negara eksportir minyak dan sekutunya yang tergabung dalam OPEC+, Pangeran Saudi Saud al-Sha’lan, kerabat dekat Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman atau MBS menyatakan ancaman. Saudi tak segan-segan untuk mengambil tindakan jihad dan martir bagi siapapun yang menentang kerajaan.

Ancaman tersebut menyusul kritik Partai Demokrat terhadap kenaikan harga minyak. “Siapa pun yang menantang keberadaan negara ini dan kerajaan ini, kita semua adalah proyek jihad dan kemartiran,” kata Pangeran Saudi Saud al-Sha’lan sebagaimana diunggah akun twitter @kenklippenstein dikutip Inilah.com, Senin (17/10/2022).

Saudi Prince Saud al-Shaalan, close relative of MBS, said this following Democrats’ criticism of their oil price hike: “Anybody that challenges the existence of this country and this kingdom, all of us we are projects of jihad and martyrdom.”
pic.twitter.com/3nXXnE6lZ4

— Ken Klippenstein (@kenklippenstein) October 16, 2022

Sebelumnya, di tengah ancaman krisis energi global, OPEC+ justru mengumumkan pengurangan pasokan terbesarnya sejak 2020. Kelompok itu pun mengecam apa yang digambarkan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden sebagai keputusan yang ‘berpandangan sempit’.

Namun, keputusan tersebut tampaknya akan berbuntut panjang dan mengancam hubungan AS dengan negara-negara OPEC+ lebih lanjut.

Bahkan, analis energi percaya hal itu bisa menjadi ‘pintu masuk’ bagi AS untuk mencpba mengendalikan pengaruh OPEC+. Adapun, Presiden AS Joe Biden telah mengisyaratkan Kongres akan segera berusaha untuk mengendalikan pengaruh kelompok itu.

OPEC dan sekutu non-OPEC, sebuah kelompok yang sering disebut sebagai OPEC+, telah sepakat untuk mengurangi produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari mulai November. Langkah ini dirancang untuk memacu pemulihan harga minyak mentah, yang telah turun menjadi sekitar US$80 per barel setelah sempat mencapai US$120 per barel pada awal Juni.

Kekecewaan AS terhadap sikap OPEC+ ini tidak datang secara tiba-tiba. Negeri Paman Sam telah berkali-kali meminta agar produksi minyak digenjot untuk mengatasi krisis energi dan menurunkan harganya di hilir.

Selain itu, Biden juga berkepentingan untuk menjaga harga bahan bakar jelang pemilihan paruh waktu pada bulan depan.

Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan Biden kecewa dengan keputusan ‘picik’ OPEC+ untuk memangkas kuota produksi, sementara ekonomi global menghadapi dampak negatif lanjutan dari serangan Putin ke Ukraina.

Gedung Putih menambahkan bahwa Biden telah mengarahkan Departemen Energi untuk melepaskan 10 juta barel lagi dari cadangan minyak strategis bulan depan.

“Mengingat tindakan hari ini, Administrasi Biden juga akan berkonsultasi dengan Kongres tentang alat dan otoritas tambahan untuk mengurangi kontrol OPEC atas harga energi,” kata Gedung Putih.

 

Ahmad Munjin Senin, 17 Oktober 2022

Read More

TGIPF: Pengurus PSSI harus bertanggung jawab atas peristiwa Kanjuruhan

 

Hasil pemeriksaan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang menyatakan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) harus bertanggung jawab atas kejadian yang menewaskan ratusan suporter.

"Dalam catatan kami, disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab, dan sub-sub organisasinya," kata Ketua TGIPF Mahfud MD usai menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

TGIPF Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat. Mahfud mengatakan tanggung jawab itu berdasarkan pada aturan-aturan resmi yang secara hukum juga bertanggung jawab moral.

"Karena tanggung jawab itu, kalau berdasar aturan, itu tanggung jawab hukum; tapi hukum sebagai norma sering kali tidak jelas, sering kali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab asas hukum itu apa? Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada; dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat, publik, terinjak-injak," jelas Mahfud MD.

Selain itu, terdapat pula tanggung jawab moral atas peristiwa tersebut.

Baca juga: Kapolri: Penyidik masih dalami gas air mata kedaluwarsa di Kanjuruhan

Mahfud mengungkapkan bahwa TGIPF memberikan catatan akhir yang kemudian digarisbawahi oleh Presiden Jokowi. Polri diminta meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap orang-orang lain yang diduga kuat terlibat dan harus ikut bertanggung jawab secara pidana dalam kasus tersebut, tambahnya.

"TGIPF punya temuan-temuan indikasi untuk bisa didalami Polri. Adapun tanggung jawab moral dipersilakan masing-masing melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia Indonesia yang berkeadaban," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu.

Mahfud mengatakan laporan dan catatan yang dibuat TGIPF berdasarkan pada analisis dari berbagai sumber, salah satunya rekaman kamera pengawas (CCTV) dari aparat keamanan.

"Fakta kami temukan proses jatuhnya korban itu jauh lebih mengerikan dari yang beredar di TV maupun medsos (media sosial), karena kami merekonstruksi dari 32 CCTV yang dimiliki oleh aparat," jelasnya.

Baca juga: Polisi dalami rekaman CCTV tragedi Kanjuruhan

Korban meninggal dunia, cacat, maupun kritis dipastikan terjadi akibat berdesak-desakan setelah polisi menyemprot gas air mata. Terkait tingkat bahaya atau racun dari gas air mata itu, katanya, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Tetapi, apa pun hasil pemeriksaan BRIN, tidak bisa mengurangi kesimpulan bahwa kematian massal terutama disebabkan oleh gas air mata," tegasnya.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap semua pemangku kepentingan dalam kasus itu, kata Mahfud, TGIPF menemukan adanya upaya saling menghindar dan saling melempar tanggung jawab. Semua berlindung di bawah aturan-aturan dan kontrak yang secara formal sah, katanya.

TGIPF sudah menyampaikan semua temuan dan rekomendasi kepada kepada Presiden Jokowi dan pemangku kepentingan terkait dalam 124 halaman laporan.

"Kami sampaikan laporan betul-betul independen sebagai laporan. Nanti, hasil laporan itu diolah Presiden untuk kebijakan keolahragaan nasional dengan melibatkan stakeholder, tentu saja yang ada menurut peraturan perundang-undangan," ujar Mahfud MD.

Read More

Hasil Investigasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan: Gas Air Mata Penyebab Kematian Massal

 

Berdasarkan hasil investigasi TGIPF, Mahfud MD mengatakan penyebab utama tewasnya ratusan suporter saat tragedi Kanjuruhan adalah gas air mata.

Dream - Menko Polhukam Mahfud MD yang memimpin Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan menegaskan penyebab utama tewasnya ratusan orang usai laga Arema FC melawan Persebaya dipicu gas air mata. 

Hasil investigasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan itu termasuk salah satu butir temuran yang masuk dalam laporan yang telah diserahkan ke Presiden Jokowi pada Jumat, 14 Oktober 2022.

Menurut Mahfud, gas air mata yang ditembakkan polisi seusai pertandingan pada 1 Oktober 2022 itu membuat suporter panik. Penonton akhirnya berhamburan dan berdesak-desakan menuju pintu keluar.

Akibatnya banyak suporter akhirnya meninggal, cacat dan kritis di rumah sakit. Tercatat, dalam laporan terbaru, korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan saat ini berjumlah 132 jiwa.

" Yang mati dan cacat serta sekarang kritis dipastikan itu terjadi karena desak-desakan setelah ada gas air mata yang disemprotkan. Itu penyebabnya," kata Mahfud dalam jumpa pers, Jumat, 14 Oktober 2022.

Mahfud MD menambahkan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga dilibatkan untuk melihat tingkat bahaya zat kimia pada gas air mata tersebut. Saat ini proses pemeriksaan masih dilakukan lembaga tersebut

Walapun begitu, Mahfud memastikan, apa pun hasil pemeriksaan BRIN, tidak mengubah kesimpulan TGIPF bahwa penyebab kematian dalam tragedi Kanjuruhan adalah gas air mata.

" Tetapi apapun hasil pemeriksaan dari BRIN itu tidak bisa menyoreng kesimpulan bahwa kematian massal itu terutama disebabkan oleh gas air mata," tegas Mahfud.

Read More