Ganjar Nyatakan Siap Jadi Capres, Pengamat: Harus Keluar dari PDIP

 

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menanggapi terkait Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang nyatakan siap menjadi calon presiden (Capres). Menurutnya, kesiapan Ganjar Pranowo maju sebagai capres tentu membawa implikasi baginya di PDIP.

"Secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP. Sebab, keinginan nyapres Ganjar bukanlah keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (19/10/2022).

Dia mengatakan, keputusan Ganjar itu sudah melawan keputusan di PDIP. Sebab, PDIP sudah memberi hak prerogatif kepada Megawati untuk memutuskan capres yang akan diusung.

Kalau Ganjar tidak mundur, ada kemungkinan Megawati akan memberi sanksi tegas. Megawati bisa jadi akan memecat Ganjar karena sudah mendahului keputusannya.

"Bagi Ganjar, keputusannya siap nyapres tampaknya karena sudah ada sinyal dari partai lain. Partai lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar karena secara moral tidak etis karena masih menjadi kader PDIP," kata dia.

Karena itu, bisa jadi keputusan Ganjar itu memang pancingan agar dipecat dari PDIP. Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader.

"Partai lain tentunya memang menunggu adanya sanksi dari dari PDIP terhadap Ganjar. Dengan begitu, partai lain itu akan bebas mendeklarasikan Ganjar menjadi capres," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu nama dengan elektabilitas tertinggi yang digadang menjadi calon presiden (capres) pada 2024. Menjawab peluang tersebut, dia menyatakan siap untuk bangsa dan negara.

"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar lewat keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (18/10/2022). 

Setiap anggota partai politik, jelas Ganjar, harus siap ketika memang diusung sebagai capres. Orang-orang terbaiklah yang pasti dipilih oleh partai untuk mengikuti kontestasi nasional tersebut. "Secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP. Sebab, keinginan nyapres Ganjar bukanlah keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (19/10/2022).

Dia mengatakan, keputusan Ganjar itu sudah melawan keputusan di PDIP. Sebab, PDIP sudah memberi hak prerogatif kepada Megawati untuk memutuskan capres yang akan diusung.

Kalau Ganjar tidak mundur, ada kemungkinan Megawati akan memberi sanksi tegas. Megawati bisa jadi akan memecat Ganjar karena sudah mendahului keputusannya.

"Bagi Ganjar, keputusannya siap nyapres tampaknya karena sudah ada sinyal dari partai lain. Partai lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar karena secara moral tidak etis karena masih menjadi kader PDIP," kata dia.

Karena itu, bisa jadi keputusan Ganjar itu memang pancingan agar dipecat dari PDIP. Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader.

"Partai lain tentunya memang menunggu adanya sanksi dari dari PDIP terhadap Ganjar. Dengan begitu, partai lain itu akan bebas mendeklarasikan Ganjar menjadi capres," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu nama dengan elektabilitas tertinggi yang digadang menjadi calon presiden (capres) pada 2024. Menjawab peluang tersebut, dia menyatakan siap untuk bangsa dan negara.

"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar lewat keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (18/10/2022). 

Setiap anggota partai politik, jelas Ganjar, harus siap ketika memang diusung sebagai capres. Orang-orang terbaiklah yang pasti dipilih oleh partai untuk mengikuti kontestasi nasional tersebut. "Secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP. Sebab, keinginan nyapres Ganjar bukanlah keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (19/10/2022).

Dia mengatakan, keputusan Ganjar itu sudah melawan keputusan di PDIP. Sebab, PDIP sudah memberi hak prerogatif kepada Megawati untuk memutuskan capres yang akan diusung.

Kalau Ganjar tidak mundur, ada kemungkinan Megawati akan memberi sanksi tegas. Megawati bisa jadi akan memecat Ganjar karena sudah mendahului keputusannya.

"Bagi Ganjar, keputusannya siap nyapres tampaknya karena sudah ada sinyal dari partai lain. Partai lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar karena secara moral tidak etis karena masih menjadi kader PDIP," kata dia.

Karena itu, bisa jadi keputusan Ganjar itu memang pancingan agar dipecat dari PDIP. Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader.

"Partai lain tentunya memang menunggu adanya sanksi dari dari PDIP terhadap Ganjar. Dengan begitu, partai lain itu akan bebas mendeklarasikan Ganjar menjadi capres," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu nama dengan elektabilitas tertinggi yang digadang menjadi calon presiden (capres) pada 2024. Menjawab peluang tersebut, dia menyatakan siap untuk bangsa dan negara.

"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar lewat keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (18/10/2022). 

Setiap anggota partai politik, jelas Ganjar, harus siap ketika memang diusung sebagai capres. Orang-orang terbaiklah yang pasti dipilih oleh partai untuk mengikuti kontestasi nasional tersebut. "Secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP. Sebab, keinginan nyapres Ganjar bukanlah keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (19/10/2022).

Dia mengatakan, keputusan Ganjar itu sudah melawan keputusan di PDIP. Sebab, PDIP sudah memberi hak prerogatif kepada Megawati untuk memutuskan capres yang akan diusung.

Kalau Ganjar tidak mundur, ada kemungkinan Megawati akan memberi sanksi tegas. Megawati bisa jadi akan memecat Ganjar karena sudah mendahului keputusannya.

"Bagi Ganjar, keputusannya siap nyapres tampaknya karena sudah ada sinyal dari partai lain. Partai lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar karena secara moral tidak etis karena masih menjadi kader PDIP," kata dia.

Karena itu, bisa jadi keputusan Ganjar itu memang pancingan agar dipecat dari PDIP. Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader.

"Partai lain tentunya memang menunggu adanya sanksi dari dari PDIP terhadap Ganjar. Dengan begitu, partai lain itu akan bebas mendeklarasikan Ganjar menjadi capres," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu nama dengan elektabilitas tertinggi yang digadang menjadi calon presiden (capres) pada 2024. Menjawab peluang tersebut, dia menyatakan siap untuk bangsa dan negara.

"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar lewat keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (18/10/2022). 

Setiap anggota partai politik, jelas Ganjar, harus siap ketika memang diusung sebagai capres. Orang-orang terbaiklah yang pasti dipilih oleh partai untuk mengikuti kontestasi nasional tersebut. "Secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP. Sebab, keinginan nyapres Ganjar bukanlah keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (19/10/2022).

Dia mengatakan, keputusan Ganjar itu sudah melawan keputusan di PDIP. Sebab, PDIP sudah memberi hak prerogatif kepada Megawati untuk memutuskan capres yang akan diusung.

Kalau Ganjar tidak mundur, ada kemungkinan Megawati akan memberi sanksi tegas. Megawati bisa jadi akan memecat Ganjar karena sudah mendahului keputusannya.

"Bagi Ganjar, keputusannya siap nyapres tampaknya karena sudah ada sinyal dari partai lain. Partai lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar karena secara moral tidak etis karena masih menjadi kader PDIP," kata dia.

Karena itu, bisa jadi keputusan Ganjar itu memang pancingan agar dipecat dari PDIP. Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader.

"Partai lain tentunya memang menunggu adanya sanksi dari dari PDIP terhadap Ganjar. Dengan begitu, partai lain itu akan bebas mendeklarasikan Ganjar menjadi capres," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu nama dengan elektabilitas tertinggi yang digadang menjadi calon presiden (capres) pada 2024. Menjawab peluang tersebut, dia menyatakan siap untuk bangsa dan negara.

"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar lewat keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (18/10/2022). 

Setiap anggota partai politik, jelas Ganjar, harus siap ketika memang diusung sebagai capres. Orang-orang terbaiklah yang pasti dipilih oleh partai untuk mengikuti kontestasi nasional tersebut. 

Read More

Polemik Minyak, Pangeran Saudi Ancam AS dengan Jihad dan Martir

 

Menyusul panasnya hubungan Amerika Serikat (AS) dengan negara-negara eksportir minyak dan sekutunya yang tergabung dalam OPEC+, Pangeran Saudi Saud al-Sha’lan, kerabat dekat Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman atau MBS menyatakan ancaman. Saudi tak segan-segan untuk mengambil tindakan jihad dan martir bagi siapapun yang menentang kerajaan.

Ancaman tersebut menyusul kritik Partai Demokrat terhadap kenaikan harga minyak. “Siapa pun yang menantang keberadaan negara ini dan kerajaan ini, kita semua adalah proyek jihad dan kemartiran,” kata Pangeran Saudi Saud al-Sha’lan sebagaimana diunggah akun twitter @kenklippenstein dikutip Inilah.com, Senin (17/10/2022).

Saudi Prince Saud al-Shaalan, close relative of MBS, said this following Democrats’ criticism of their oil price hike: “Anybody that challenges the existence of this country and this kingdom, all of us we are projects of jihad and martyrdom.”
pic.twitter.com/3nXXnE6lZ4

— Ken Klippenstein (@kenklippenstein) October 16, 2022

Sebelumnya, di tengah ancaman krisis energi global, OPEC+ justru mengumumkan pengurangan pasokan terbesarnya sejak 2020. Kelompok itu pun mengecam apa yang digambarkan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden sebagai keputusan yang ‘berpandangan sempit’.

Namun, keputusan tersebut tampaknya akan berbuntut panjang dan mengancam hubungan AS dengan negara-negara OPEC+ lebih lanjut.

Bahkan, analis energi percaya hal itu bisa menjadi ‘pintu masuk’ bagi AS untuk mencpba mengendalikan pengaruh OPEC+. Adapun, Presiden AS Joe Biden telah mengisyaratkan Kongres akan segera berusaha untuk mengendalikan pengaruh kelompok itu.

OPEC dan sekutu non-OPEC, sebuah kelompok yang sering disebut sebagai OPEC+, telah sepakat untuk mengurangi produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari mulai November. Langkah ini dirancang untuk memacu pemulihan harga minyak mentah, yang telah turun menjadi sekitar US$80 per barel setelah sempat mencapai US$120 per barel pada awal Juni.

Kekecewaan AS terhadap sikap OPEC+ ini tidak datang secara tiba-tiba. Negeri Paman Sam telah berkali-kali meminta agar produksi minyak digenjot untuk mengatasi krisis energi dan menurunkan harganya di hilir.

Selain itu, Biden juga berkepentingan untuk menjaga harga bahan bakar jelang pemilihan paruh waktu pada bulan depan.

Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan Biden kecewa dengan keputusan ‘picik’ OPEC+ untuk memangkas kuota produksi, sementara ekonomi global menghadapi dampak negatif lanjutan dari serangan Putin ke Ukraina.

Gedung Putih menambahkan bahwa Biden telah mengarahkan Departemen Energi untuk melepaskan 10 juta barel lagi dari cadangan minyak strategis bulan depan.

“Mengingat tindakan hari ini, Administrasi Biden juga akan berkonsultasi dengan Kongres tentang alat dan otoritas tambahan untuk mengurangi kontrol OPEC atas harga energi,” kata Gedung Putih.

 

Ahmad Munjin Senin, 17 Oktober 2022

Read More

TGIPF: Pengurus PSSI harus bertanggung jawab atas peristiwa Kanjuruhan

 

Hasil pemeriksaan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang menyatakan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) harus bertanggung jawab atas kejadian yang menewaskan ratusan suporter.

"Dalam catatan kami, disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab, dan sub-sub organisasinya," kata Ketua TGIPF Mahfud MD usai menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

TGIPF Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat. Mahfud mengatakan tanggung jawab itu berdasarkan pada aturan-aturan resmi yang secara hukum juga bertanggung jawab moral.

"Karena tanggung jawab itu, kalau berdasar aturan, itu tanggung jawab hukum; tapi hukum sebagai norma sering kali tidak jelas, sering kali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab asas hukum itu apa? Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada; dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat, publik, terinjak-injak," jelas Mahfud MD.

Selain itu, terdapat pula tanggung jawab moral atas peristiwa tersebut.

Baca juga: Kapolri: Penyidik masih dalami gas air mata kedaluwarsa di Kanjuruhan

Mahfud mengungkapkan bahwa TGIPF memberikan catatan akhir yang kemudian digarisbawahi oleh Presiden Jokowi. Polri diminta meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap orang-orang lain yang diduga kuat terlibat dan harus ikut bertanggung jawab secara pidana dalam kasus tersebut, tambahnya.

"TGIPF punya temuan-temuan indikasi untuk bisa didalami Polri. Adapun tanggung jawab moral dipersilakan masing-masing melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia Indonesia yang berkeadaban," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu.

Mahfud mengatakan laporan dan catatan yang dibuat TGIPF berdasarkan pada analisis dari berbagai sumber, salah satunya rekaman kamera pengawas (CCTV) dari aparat keamanan.

"Fakta kami temukan proses jatuhnya korban itu jauh lebih mengerikan dari yang beredar di TV maupun medsos (media sosial), karena kami merekonstruksi dari 32 CCTV yang dimiliki oleh aparat," jelasnya.

Baca juga: Polisi dalami rekaman CCTV tragedi Kanjuruhan

Korban meninggal dunia, cacat, maupun kritis dipastikan terjadi akibat berdesak-desakan setelah polisi menyemprot gas air mata. Terkait tingkat bahaya atau racun dari gas air mata itu, katanya, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Tetapi, apa pun hasil pemeriksaan BRIN, tidak bisa mengurangi kesimpulan bahwa kematian massal terutama disebabkan oleh gas air mata," tegasnya.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap semua pemangku kepentingan dalam kasus itu, kata Mahfud, TGIPF menemukan adanya upaya saling menghindar dan saling melempar tanggung jawab. Semua berlindung di bawah aturan-aturan dan kontrak yang secara formal sah, katanya.

TGIPF sudah menyampaikan semua temuan dan rekomendasi kepada kepada Presiden Jokowi dan pemangku kepentingan terkait dalam 124 halaman laporan.

"Kami sampaikan laporan betul-betul independen sebagai laporan. Nanti, hasil laporan itu diolah Presiden untuk kebijakan keolahragaan nasional dengan melibatkan stakeholder, tentu saja yang ada menurut peraturan perundang-undangan," ujar Mahfud MD.

Read More

Hasil Investigasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan: Gas Air Mata Penyebab Kematian Massal

 

Berdasarkan hasil investigasi TGIPF, Mahfud MD mengatakan penyebab utama tewasnya ratusan suporter saat tragedi Kanjuruhan adalah gas air mata.

Dream - Menko Polhukam Mahfud MD yang memimpin Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan menegaskan penyebab utama tewasnya ratusan orang usai laga Arema FC melawan Persebaya dipicu gas air mata. 

Hasil investigasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan itu termasuk salah satu butir temuran yang masuk dalam laporan yang telah diserahkan ke Presiden Jokowi pada Jumat, 14 Oktober 2022.

Menurut Mahfud, gas air mata yang ditembakkan polisi seusai pertandingan pada 1 Oktober 2022 itu membuat suporter panik. Penonton akhirnya berhamburan dan berdesak-desakan menuju pintu keluar.

Akibatnya banyak suporter akhirnya meninggal, cacat dan kritis di rumah sakit. Tercatat, dalam laporan terbaru, korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan saat ini berjumlah 132 jiwa.

" Yang mati dan cacat serta sekarang kritis dipastikan itu terjadi karena desak-desakan setelah ada gas air mata yang disemprotkan. Itu penyebabnya," kata Mahfud dalam jumpa pers, Jumat, 14 Oktober 2022.

Mahfud MD menambahkan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga dilibatkan untuk melihat tingkat bahaya zat kimia pada gas air mata tersebut. Saat ini proses pemeriksaan masih dilakukan lembaga tersebut

Walapun begitu, Mahfud memastikan, apa pun hasil pemeriksaan BRIN, tidak mengubah kesimpulan TGIPF bahwa penyebab kematian dalam tragedi Kanjuruhan adalah gas air mata.

" Tetapi apapun hasil pemeriksaan dari BRIN itu tidak bisa menyoreng kesimpulan bahwa kematian massal itu terutama disebabkan oleh gas air mata," tegas Mahfud.

Read More

AREMANIA Tantang Polisi Coba Gas Air Mata Kadaluarsa Bak Tragedi Kanjuruhan, Ini Penderitaan Korban

 Pernyataan polisi bahwa gas air mata kadaluarsa yang ditembakkan ke suporter arema saat tragedi Kanjuruhan efek kimianya berkurang, mendapat reaksi keras Aremania. 

Aremania menantang polisi mencoba sendiri gas air mata kadaluarsa itu dalam kondisi yang sama ketika tragedi Kanjuruhan terjadi. 

Seperti diketahui, sebelumnya Kadiv Humas Mabes Polri Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengakui gas air mata yang ditembakkan saat tragedi Kanjuruhan itu sudah kadaluarsa sejak tahun 2021.

"Ya ada beberapa yang diketemukan ya. Yang tahun 2021, ada beberapa ya," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin (10/10).

Dedi Prasetyo menjelaskan gas air mata memasuki masa kedaluwarsa, maka kadar zat kimianya justru semakin menurun.

"Jadi kalau sudah expired justru kadarnya dia berkurang zat kimia, kemudian kemampuannya juga akan menurun," kata Dedi.

"Kalau makanan ketika kedaluarsa makanan itu ada jamur ada bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini, ketika dia expired justru kadar kimianya berkurang," kata dia.

Read More

Satire! 3 Dosa Besar Ganjar Pranowo, Adi Prayitno: Hanya karena Medsos Lalu Berdosa Mimpi Jadi Presiden?

 

Pengamat Politik Adi Prayitno memberikan tanggapan terkait isu konflik isu konflik antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Adi Prayitno merasa heran karena baru kali ini dia menemukan partai politik yang melarang kadernya bermimpi menjadi presiden.

Hal itu disampaikan Adi Prayitno saat menjadi narasumber di acara "Dua Sisi" bertajuk "Seteru Puan-Ganjar: Siapa Pilihan Mega?" pada Kamis, 27 Mei 2021.

"Saya baru nemu sekarang, ada partai politik yang mengharamkan kadernya bermimpi untuk jadi presiden. Kalau kader itu dilarang bermimpi jadi presiden, sudah ikut Majelis Taklim saja, jelas tujuannya masuk surga dan berbuat baik," kata Adi Prayitno, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube tvOneNews, Jumat, 28 Mei 2021.

Adi Prayitno menuturkan bahwa setiap orang yang tergabung dalam partai politik, pasti mimpi terindahnya adalah ingin jadi presiden.

"Ganjar Pranowo adalah sebagai anggota dewan, kemudian dua periode jadi gubernur, dan saat ini aktif di media daring, apa yang salah kalau bermimpi juga ingin jadi presiden?," kata Adi Prayitno.

Lebih lanjut, Adi Prayitno mengatakan bahwa dia belum menemukan substansi fatal kenapa Ganjar Pranowo dikritik oleh Ketua DPD PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

"Saya belum menemukan substansi yang fatal tentang apa yang dikritik pada Ganjar Pranowo. Apakah betul hanya karena medsos kemudian berdosa bermimpi jadi presiden?," kata Adi Prayitno.

"Kalau toh mau diungkap sekalian, jangan-jangan Ganjar sudah bikin tim sukses, relawan, media, meng-hire lembaga konsultan. Mungkin ini yang perlu disemprit. Karena Ketua Umum belum memberikan apa pun soal instruksi pencapresan," sambungnya.

Oleh karena itu, menurutnya, Bambang Pacul jangan setengah-setengah menyampaikan kritik pada Ganjar Pranowo, sekalian saja buka semuanya di depan publik.

"Jadi Bambang Pacul jangan hanya buka tutup-buka tutup soal off the record-nya, sekalian saja Ganjar Pranowo ditelanjangi dan dipermalukan di depan umum, biar terang benderang apa yang dianggap haram," ujar Adi Prayitno.

Adi Prayitno lantas memaparkan tiga dosa besar yang dimiliki Ganjar Pranowo sehingga harus diserang oleh temannya sendiri di PDIP.

"Pertama, salah bagi dia ketika bermimpi jadi presiden terlalu dini, sebelum ada fatsun politik dari Ketua Umum, salah betul itu. Itu yang saya sebut baru pertama dalam partai politik," kata Adi Prayitno.

"Kedua, karena elektabilitas Ganjar Pranowo versi survei, itu mengalahkan elite-elite penting di PDIP, yang ditengarai punya karpet merah, golden ticket, bahkan dapat rekomendasi untuk capres, tapi elektabilitasnya tidak semenjulang Ganjar," ucapnya.

"Ketiga, ini kesalahan terfatal Ganjar, karena dia adalah orang biasa-biasa saja, bukan trah politik darah biru Soekarno, bukan anak kandung Soekarno," ujar Adi Prayitno.

Terakhir, Adi Prayitno mengatakan bahwa tiga hal itulah yang membuat Ganjar Pranowo didiskreditkan oleh rekan-rekannya di PDIP, sehingga haram baginya untuk bermimpi jadi presiden.***

Read More

TGIPF: Pintu 12 dan 13 Stadion Kanjuruhan Tertutup Saat Tragedi Terjadi

 

Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TIGPF), Letjen TNI (Purn) Doni Monardo menemukan pintu 12 dan 13 Stadion Kanjuruhan memang tertutup saat tragedi terjadi pada Sabtu akhir pekan lalu. Hal ini diungkapkan Doni setelah meninjau Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (7/10/2022).

Menurut Doni, TIGPF akan terus mengumpulkan data-data terkait peristiwa tertutupnya pintu 12 dan 13. "Kemudian akan segera memanggil para pihak yang berada serta bertanggung jawab untuk mengamankan pintu tersebut," ucap Doni.

Di sisi lain, Doni mengaku masih belum bisa bertemu dengan petugas yang menjaga pintu tersebut. Sebab itu, timnya perlu waktu untuk mendapatkan informasi dari panitia yang terlibat dalam pengamanan pintu.  

 Menurut dia, pengumpulan informasi dari petugas tersebut menjadi poin yang sangat krusial. Pasalnya, dia bisa mengetahui mana pintu yang terbuka dan tertutup. "Apakah semua terbuka, atau semua tertutup. Karena secara SOP 10 menit sebelum laga berakhir, pintu seharusnya sudah dibuka," jelasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkapkan, terdapat 11 personel kepolisian yang turut menembakkan gas air mata kepada penonton. Gas tersebut ditunjukkan sebanyak tujuh kali ke tribun selatan, satu tembakan ke tribun utara dan satu lainnya ke arah lapangan.

Situasi tersebut menyebabkan penonton yang berada di tribun panik dan merasa pedih. Di satu sisi, kata Sigit, tembakan itu dilakukan untuk mencegah penonton turun ke lapangan.

Penonton yang berusaha keluar di pintu 3, 10, 11, 14 sedikit mengalami kendala. Untuk diketahui, pintu-pintu stadion seharusnya dibuka sekitar lima menit sebelum pertandingan berakhir. Namun, kata Sigit, saat itu pintu dibuka tidak sepenuhnya sehingga terjadi penumpukan.

Berdasarkan aturan yang berlaku, steward seharusnya harus tetap berada di pintu selama ada penonton di stadion. Namun penutupan pintu tersebut mengakibatkan penonton sulit keluar ataupun menjadi terhambat. Apalagi dilewati penonton dalam jumlah banyak sehingga terjadi desak-desakan yang menyebabkan sumbatan di pintu- pintu tersebut.

"Dari situlah banyak muncul korban. Korban yang mengalami patah tulang, trauma kepala dan juga yang sebagian besar meninggal mengalami asfiksia," jelasnya.

Read More