Contoh Struktur Organisasi Komunikasi Udara

 

Struktur Organisasi Zero Comunnity terdiri dari,
Pembina, Ketua, Bendahara, Humas, Sekretaris, Seksi Kerohanian dan juga Teknisi.

Komunitas ini dibentuk untuk saling menjaga tali siaturahmi dan juga menginformasikan tentang segala hal yang bersifat umum. 

Komunikasi anggota ini disambungkan lewat media HT (Hand Talking),
masing - masing anggota mempunyai Call Cent tersendiri.

Komunitas ini juga sudah mempunyai radio sinyal sendiri, dengan frekuensi khusus komunitas Zero.

Read More

Kantor Desa Cijujung di Tutup || Kepala Desanya Terpapar Covid

Kantor Desa Cijujung Tutup sampai tanggal 6 Januari 2021 dikarenakan kepa desa terpapar covid 19

Read More

Jokowi Teken PP 76 2020, Penerbitan dan Perpanjangan SIM Gratis

 Selasa, 05 Januari 2021 

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Dengan begitu, pemerintah membuka peluang untuk menggratiskan biaya pembuatan dan perpanjangan Surat Izin mengemudi (SIM).

Pasalnya, dalam pasal 1 PP tersebut, dijelaskan ada 31 jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Polri, seperti pengujian untuk penerbitan SIM baru, penerbitan perpanjangan SIM, pengujian penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi, penerbitan STNK.

Selain itu, ada juga penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor, penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor, penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor, penerbitan BPKB, penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah, penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor lintas batas daerah, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan.

Namun, dalam pasal 7 PP tersebut juga disebutkan:

1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Sedangkan pasal 10 menyebutkan Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

"Mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) berdasarkan pertimbangan tertentu antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa/pelajar, dan usaha mikro, kecil, dan menengah," tulis PP tersebut.

Sementara itu, layanan yang mendapatkan prioritas untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) antara lain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Akan tetapi, ketentuan tersebut akan diatur dalam Peraturan Kapolri dan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.[liputan6.com]

Read More

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

Presiden Joko Widodo mengesahkan UU No.6/2018 ini untuk menggantikan UU No.1/1962 tentang Karantina Laut dan UU No.2/1962 tentang Karantina Udara.

Detail Dokumen

Sumber
Sekretaris Negara

Terbit
2018

Unduh Dokumen 

Dokumen Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan produk hukum yang disahkan pada 7 Agustus 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Undang-undang ini merupakan payung hukum dalam mendukung pemerintah untuk melindungi gangguan kesehatan masyarakat Indonesia dari ancaman penyakit baru maupun penyakit lama yang muncul kembali.

Deskripsi

Peraturan hukum ini sebagai bentuk respon dan tanggung jawab negara yang mengharuskan Indonesia mengikuti regulasi kesehatan internasional (International Health Regulations) tahun 2005. Regulasi tersebut mengharuskan Indonesia meningkatkan kemampuan dalam penyelidikan kesehatan serta penyelenggaraan  kekarantinaan kesehatan di wilayah dan pintu masuk baik di bandara, pos lintas batas maupun pelabuhan laut.

Cakupan Isi

Undang-undang ini antara lain mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk. Lalu juga mengatur penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen , sumber daya, informasi , pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidananya terkait kekarantiaan kesehatan.

Isi Undang-undang No 6/2018 yang terdiri dari 14 bab dan 98 pasal ini, diurai dalam 72 halaman termasuk lampiran, yang ditujukan untuk menggantikan UU No.1/1962 tentang Karantina Laut dan UU No.2/1962 tentang Karantina Udara. Kedua kedua aturan hukum tersebut sudah tidak lagi memadai untuk menjadi payung hukum dalam perlindungan kesehatan masyarakat saat ini.

Read More

Bisnis VTUBE itu Haram karena termasuk Sistem Ponzi

INILAH PENGAKUAN PEBISNIS VTUBE

Lihat iklan saja, kok malah dapat duit? Itu benaran atau ada penipuan?

Intinya:

– Bisnis ini adalah bisnis ponzi yang bermasalah

– Bisnis ini merugikan member yang masuk belakangan

– PONZI itu oper-oper uang antar member. Entah itu leadernya yang butuh VP atau member lain yang butuh VP, intinya sampai sekarang masih berputar antar pemain Vtube (Upline-member-member-upline-member A-member B).

Tonton Iklan Lantas Dapat Duit, KOK BISA?

Pertanyaan kami logis saja:

1. Anda pernah lihat billboard berisi iklan mobil, karena Anda sudah lewat dan perhatikan 25 kali, terus Anda dapat uang dari perusahaan mobil?

2. Anda pernah tonton 25 video Youtube berbeda, bisa tidak dapat uang cuma karena tonton iklannya?

3. Perusahaan mana yang baik hati banget, kita tonton iklannya, lantas ia kasih kita uang?

YUK MULAI BERPIKIR!

– Uang yang ada dari tonton iklan ini pasti bukan dari pihak perusahaan yang punya iklan.

– Uang yang ada bisa dari sesama member aplikasi, yang mana mereka akan menjual poin pada sesama member.

– Suatu saat nanti, poin yang ada akan menumpuk, lantas tidak bisa dijual lagi pada member yang lain.

– Kalau demikian, suatu waktu akan berhentilah aplikasi ini karena poin yang tidak laku.

– Kalau demikian, bukankah aplikasi ini ada kezaliman?

Read More

Subsidi Diperpanjang Sampai Maret 2021, Ini Cara Klaim Token Listrik Gratis PLN

 Sama seperti sebelumnya, bagi pelanggan pasca bayar, bantuan ini akan langsung masuk dalam tagihan masing-masing pelanggan, sementara untuk pelangan prabayar atau yang menggunakan sistem token, besaran bantuan diberikan sama dengan bantuan di Tahun 2020.

Token listrik stimulus Covid-19 bisa didapatkan melalui tiga kanal yaitu, laman resmi perseroan, layanan WhatsApp, dan aplikasi PLN Mobile.

Berikut ini cara mendapat token listrik dari laman resmi perseroan:
1. Buka Alamat www.pln.co.id kemudian pilih menu Stimulus Covid-19 (Token Gratis/Diskon).
2. Masukkan ID Pelanggan/ Nomor Meter.
3. Kemudian Token Gratis akan ditampilkan di Layar.
4. Pelanggan tinggal memasukkan Token Gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.

Adapun cara mendapatkan token melalui aplikasi adalah sebagai berikut:
1. Buka Aplikasi WhatsApp.
2. Chat WhatsApp ke 08122-123-123 , ikuti petunjuk, salah salah satunya masukkan ID Pelanggan.
3. Token gratis akan muncul.
4. Pelanggan tinggal memasukkan Token Gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.

Selain melalui situs web PLN dan layanan WhatsApp token stimulus juga bisa didapatkan melalui aplikasi PLN Mobile dengan cara:

1. Buka Aplikasi PLN Mobile.
2. Klik “PLN Peduli Covid-19” pada bagian Info & Promo.
3. Masukkan ID Pelanggan/Nomor Meter.
4. Token listrik gratis akan muncul.
5. Pelanggan tinggal memasukkan Token Gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.

Read More

Subsidi Diperpanjang Sampai Maret 2021, Ini Cara Klaim Token Listrik Gratis PLN

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan seluruh pelanggan yang berhak mendapatkan pembebasan tagihan maupun diskon sudah dimasukkan dalam sistem sejak pemberian stimulus Covid-19 sebelumnya. Stimulus covid bagi pelanggan PLN sudah mulai bisa dinikmati pada tanggal 7 Januari 2021.

“Secara sistem kami sudah siap untuk kembali menyalurkan, karena ini sifatnya perpanjangan. Kami optimis penyaluran dapat berjalan dengan baik,” ujar Bob dalam keterangan tertulis, Jumat, 1 Januari 2021.

Bagi pelanggan rumah tangga, program ini memberikan diskon 100 persen kepada pelanggan listrik kategori daya 450 VA dan diskon 50 persen kepada pelanggan kategori daya 900 VA bersubsidi yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial. Demikian juga untuk pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA akan diberikan 100 persen tagihan listrik

“Kami pastikan pemberian stimulus ini tepat sasaran, khusus kategori rumah tangga sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial,” ungkap Bob.

12 Selanjutnya

Read More