Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania Dibubarkan Jelang Pemilu 2024

 

Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania bakal dibubarkan pada pekan ini. Kabar pembubaran itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum GP Mania Immanuel Ebenezer.

"Benar (relawan GP Mania dibubarkan)," kata pria yang akrab disapa Noel saat dihubungi, Selasa (7/2/2023).

Seperti yang diketahui, Immanuel Ebenezer juga merupakan ketua relawan Jokowi Mania, dalam kesempatan tersebut Ia membenarkan, mereka sudah tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo. Untuk pembubaran GP Mania sendiri dilaksanakan pada 9 Februari 2023.

Baca Juga: Kenapa GP Mania Bubar Batal Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Ini Penjelasannya

Meski begitu, saat ini pria yang akrab disapa Noel tersebut belum mau mengungkapkan alasan pembubaran GP Mania tersebut.

Ia menekankan, alasan sebenarnya yang mendorong dilakukan pembubaran GP Mania itu akan disampaikan saat konferensi pers berlangsung nanti.

Immanuel berencana menggelar jumpa pers di Jakarta Selatan pada Kamis (9/2) besok. Dalam jumpa pers itu, ia akan secara resmi membubarkan GP Mania sekaligus mengumumkan arah baru kelompok relawan itu

Baca Juga: Jelang Pilpres, Ganjar Pranowo Diingatkan Pandji Pragiwaksono: Hindari Fitnah

Sebelumnya, Relawan GP Mania menyatakan akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024 jika Ganjar tak dipilih PDIP menjadi calon presiden

Read More

Jubir JK Benarkan Utang Anies ke Sandiaga, Tapi Lunas Jika Menang

 

Pernyataan Waketum Golkar Erwin Aksa yang membongkar adanya utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno senilai Rp50 miliar. Hal ini pun seketika memicu kehebohan hingga ditanggapi banyak pihak.

Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, ikut menanggapi ucapan Erwin Aksa tersebut. Ia pun meminta agar Sandiaga membuka fakta atas isu utang piutang sebagaimana dikatakan Erwin Aksa.

"Benar tidaknya apa yang disampaikan Bang Erwin Aksa, silakan ditanyakan langsung ke Mas Sandi untuk membuka faktanya. Minta beliau buka saja biar terang benderang," ujar Kamhar kepada wartawan, Minggu (6/2/2023).

Sementara itu, Ketua Timses Anies Baswedan, Sudirman Said, mengakui ada perjanjian utang piutang antara Anies dengan Sandiaga saat Pilkada DKI 2017 lalu. Namun ia menegaskan, utang Anies kepada Sandiaga sudah lunas.

Kepada sejumlah awak media belum lama ini, Sudirman Said menjelaskan, memang ada perjanjian antara Anies dengan Sandiaga Uno. Sudirman mengakui, saat Pilkada DKI Anies memang tidak punya uang.

"Kemudian ada perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies. Karena pada waktu itu Pak Anies tidak punya uang," ujar Sudirman Said.

"Tapi dalam perjanjiannya, dikatakan bahwa, kalau pilkadanya menang, utang piutangnya selesai. Jadi itu dianggap bukan sebagai utang," sambungnya.

Sementara terkait perjanjian Pilpres antara Anies dengan Prabowo Subianto, Sudirman Said mengaku tidak pernah mendengar. Namun yang ada adalah saat Pilpres 2019, Sudirman Said yang saat itu membantu Prabowo sempat berdiskusi meminta Anies bersedia jadi wapres untuk maju bersama Prabowo.

"Dan berkali-kali saya diskusi, jawaban beliau (Anies), saya akan fokus ngurus Jakarta. Karena itu di pemilihan (Pilpres 2019) saya tidak ikut," ujar Sudirman.

"Karena itu pada waktu wawancara Mata Najwa kalau tidak salah, diputar-putar ulang kan, bahwa dia (Anies) tidak akan menjadi penghalang Pak Prabowo, akan terus duduk menyelesaikan tugas di Jakarta, dan itu sudah ditunaikan," sambung dia.

Baca Juga: Benarkah Utang Rp50 Miliar yang Belum Lunas Jadi Alasan Sandiaga Uno Bongkar Perjanjiannya dengan Anies Baswedan?

Karenanya, Sudirman mengaku tidak tahu apa yang dimaksud Sandiaga Uno terkait perjanjian politik antara Anies dengan Prabowo.

"Mudah-mudahan beliau (Sandiaga) keliru ya," imbuh Sudirman.

Read More

Anies Berhutang Rp 50 Miliar ke Sandiaga Uno untuk Biayai Logistik Pilkada Jakarta

 

Anies Baswedan berhutang sebesar Rp 50 miliar kepada Sandiaga Uno untuk membiaya logistik pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2017 lalu.

Informasi ini diungkap Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, yang juga salah satu tim sukses pasangan Anies-Sandi di Pemilu 2017 lalu.

Erwin, yang bercerita di Podcast Akbar Faizal Uncesored, mengatakan Anies menandatangi sebuah surat perjanjian hutang piutang yang disusun oleh pengacara saat menerima pinjaman sebesar Rp 50 miliar dari Sandiaga.

"Intinya perjanjian hutang piutang. Yang punya duit memberikan utang kepada yang punya duit," terang Erwin Aksa dalam tayangan yang diunggah ke Youtube pada Sabtu (4/2/2023).

"Yang punya likuiditas kan Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman ke Pak Anies," lanjut keponakan Jusuf Kalla tersebut.

Surat perjanjian tersebut kini dipegang oleh Rikrik Rizkiyana, pengacara yang menyusun perjanjian tersebut. Rikrik pernah menjabat sebagai Komisaris Perumda Pasar Jaya, tetapi belakangan dicopot oleh Anies.

Ketika Akbar Faizal bertanya, apakah Anies sudah membayar lunas utangnya kepada Sandiga Uno, Erwin Aksa menjawab, belum.

"Saya kira belum," beber Erwin Aksa.

Menurut Erwin, yang mengaku melihat surat perjanjian hutang piutang antara Anies dan Sandiga itu, uang Rp 50 miliar digunakan Anies untuk membiayai logistik pemilihan Gubernur DKI Jakarta di putara pertama.

"Di putaran pertama, logistik susah. Yang punya logistik Sandiaga. Dia punya banyak saham, likuiditas bagus," terang Erwin.

Hingga berita ini ditayangkan, baik Anies Baswedan maupun Sandiga Uno belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya pekan ini Sandiaga Uno, dalam wawancara dengan Akbar Faizal, juga bercerita tentang perjanjian politik antara Anies, dirinya dan Probowo Subianto di Pilkada Jakarta 2017. Ia tak merinci isi perjanjian yang kini dipegang oleh Fadli Zon tersebut.

Erwin Aksa sendiri mengaku mengetahui surat perjanjian antara Anies, Sandi dan Prabowo tersebut. 

Read More

Apa Saja yang Dipilih dalam Pemilu 2024? Cek Infonya di Sini

 

Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2024? Pemilu 2024 adalah pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2024 untuk memilih pemimpin rakyat secara demokrasi. Pemilu 2024 dilakukan serentak di berbagai tingkat, mulai dari kabupaten atau kota, provinsi, hingga nasional.

Pemilu 2024 ini telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tahun 2022.

Apa Saja yang Dipilih dalam Pemilu 2024?
Seperti diketahui, Pemilu 2024 adalah pemilihan umum untuk memilih anggota sejumlah badan pemerintahan yang kelak akan memimpin pemerintahan untuk periode 2024-2029 mendatang yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
• Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
• Presiden dan Wakil Presiden
• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota

Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 1 UU No. 7 Tahun 2017, "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Untuk diketahui Pemilu 2024 ini terdiri dari Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Secara bersamaan dilaksanakan pula Pemilu Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden Indonesia 2024, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2024
Untuk pelaksanaan Pemilu 2024, sebelumnya KPU RI telah mengumumkan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 berdasarkan pengundian dalam rapat pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi partai politik dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024, di KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).

Sebanyak 17 parpol dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual sebagai peserta Pemilu 2024. Di antara 17 parpol yang lolos itu terdiri dari 9 partai parlemen dan 8 partai non parlemen.

Berikut ini daftar lengkap 17 partai politik peserta Pemilu 2024 dan nomor urutnya:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Nangroe Aceh (Partai lokal Aceh)
19. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa (Partai lokal Aceh)
20. Partai Darul Aceh (Partai lokal Aceh)
21. Partai Aceh (Partai lokal Aceh)
22. Partai Adil Sejahtera Aceh (Partai lokal Aceh)
23. Partai Soliditas Independen Rakyat Indonesia (Partai lokal Aceh)
24. Partai Ummat

Demikian informasi seputar apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2024, mulai dari pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2024-2029. Semoga bermanfaat!

Read More

Jokowi Mendadak Tunda Reshuffle Kabinet, Ternyata Gegara Luhut dan Surya Paloh Bertemu di London?

 

Isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo bergema sejak akhir tahun 2022. Namun reshuffle yang dimaksud tak kunjung terjadi, bahkan belum lama ini disebut tidak dilakukan pada bulan Januari 2023.

"Aduh ya Allah saya harus cerita apalagi, enggak ada cerita reshuffle. Nggak ada, nggak ada reshuffle (Januari), Februari? Ya nggak tahu," terang Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Rabu (18/1/2023).

Menariknya, pernyataan ini muncul tidak lama setelah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dikabarkan bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) Luhut Binsar Pandjaitan di London, Inggris.

Hal inilah yang disoroti pakar komunikasi politik Effendi Gazali dalam program Adu Perspektif di kanal YouTube Total Politik. Bahkan secara tersirat, Effendi mengaitkan kedua peristiwa tersebut.

Baca Juga:Gus Muhaimin Dukung Penuh Revisi UU Desa Masuk Prolegnas Prioritas

"Siapa tahu sekarang, karena bicaranya dalam suasana yang enak, tiba-tiba ujungnya, hari ini kita dengar ada pernyataan dari Istana, 'Tidak ada reshuffle di bulan Januari'. Nah ini kan kabar baik," tutur Effendi.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, memilih menanggapinya secara diplomatis. Hadir secara virtual di forum yang sama, Hermawi menilai pembicaraan tentang reshuffle kemungkinan besar benar terjadi.

"Kalau orang selevel Pak Luhut dan Pak Surya duduk saja (tapi) nggak ngomong apa-apa, itu pasti ada implikasinya bagi kebaikan masyarakat. Apakah ada kemungkinan? Ya sangat ada, tapi kita nggak tahu persis," jelas Hermawi.

Jawaban yang sangat diplomatis ini coba kembali dikorek oleh pembawa acara. Hermawi kali ini merespons dengan lebih terbuka dan secara tersirat menyatakan pembicaraan tersebut memang ada.

"Kalau dua orang tokoh sekelas mereka bertemu itu semua pasti berimplikasi, tetapi tentu tidak khusus. Mereka pasti tidak bicara khusus tentang reshuffle karena itu bukan kewenangan mereka, itu wilayahnya presiden. Saya yakin sekali mereka tidak akan bicara banyak tentang itu karena bukan wilayah mereka," lanjutnya.

Baca Juga:Alasan Menpora Rela 'Turun Kasta' Daftar Jadi Calon Wakil Alih-alih Ketua Umum PSSI

Hermawi menyebut pertemuan Paloh dan Luhut dilakukan tanpa sengaja di London. Apalagi karena keduanya merupakan kawan lama yang pernah sama-sama berkiprah di Partai Golkar.

Isi pertemuan Paloh dan Luhut memang banyak disorot publik, apalagi karena fotonya yang dipublikasikan hampir sebulan setelah pertemuan itu dilaksanakan.

Beragam spekulasi muncul. Termasuk dari pengamat politik Refly Harun yang sempat menduga keduanya bertemu untuk "tukar tambah" yang tentu berkaitan dengan nasib pencapresan Anies Baswedan oleh Partai NasDem.

Read More

Nasdem Serba Salah, Dukung Ahok Disebut Penista Agama, Dukung Anies Jadi Kadrun, Surya Paloh: Paling Lucu Bangsa Ini!

 

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menceritakan kisah pengalamannya saat mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilgub DKI Jakarta.

Surya Paloh mengatakan bahwa NasDem saat itu dijuluki partai penista agama gara-gara mengusung Ahok.

Baca Juga:  Polri Terus Buru Jozeph Paul Zhang

“Saya mengalami pengalaman Pemilu lalu dianggap partai penista agama, saya dididik dengan kemusliman saya, dengan keimanan saya, keyakinan saya, terbayang wajah almarhumah ibu saya, orang tua saya, ‘partai penista agama,’ yang saat itu, itu yang masih saya nggak terima, karena saya dukung Ahok,” kata Surya Paloh dalam acara silaturahmi kebangsaan bersama guru besar di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10/2022).

Surya Paloh menyampaikan bahwa sebutan partai penista agama itu telah berubah.

Menurut Surya Paloh, sebutan itu berganti menjadi kadrun gara-gara NasDem mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024.

Read More

Ganjar Nyatakan Siap Jadi Capres, Pengamat: Harus Keluar dari PDIP

 

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menanggapi terkait Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang nyatakan siap menjadi calon presiden (Capres). Menurutnya, kesiapan Ganjar Pranowo maju sebagai capres tentu membawa implikasi baginya di PDIP.

"Secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP. Sebab, keinginan nyapres Ganjar bukanlah keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (19/10/2022).

Dia mengatakan, keputusan Ganjar itu sudah melawan keputusan di PDIP. Sebab, PDIP sudah memberi hak prerogatif kepada Megawati untuk memutuskan capres yang akan diusung.

Kalau Ganjar tidak mundur, ada kemungkinan Megawati akan memberi sanksi tegas. Megawati bisa jadi akan memecat Ganjar karena sudah mendahului keputusannya.

"Bagi Ganjar, keputusannya siap nyapres tampaknya karena sudah ada sinyal dari partai lain. Partai lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar karena secara moral tidak etis karena masih menjadi kader PDIP," kata dia.

Karena itu, bisa jadi keputusan Ganjar itu memang pancingan agar dipecat dari PDIP. Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader.

"Partai lain tentunya memang menunggu adanya sanksi dari dari PDIP terhadap Ganjar. Dengan begitu, partai lain itu akan bebas mendeklarasikan Ganjar menjadi capres," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu nama dengan elektabilitas tertinggi yang digadang menjadi calon presiden (capres) pada 2024. Menjawab peluang tersebut, dia menyatakan siap untuk bangsa dan negara.

"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar lewat keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (18/10/2022). 

Setiap anggota partai politik, jelas Ganjar, harus siap ketika memang diusung sebagai capres. Orang-orang terbaiklah yang pasti dipilih oleh partai untuk mengikuti kontestasi nasional tersebut. "Secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP. Sebab, keinginan nyapres Ganjar bukanlah keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (19/10/2022).

Dia mengatakan, keputusan Ganjar itu sudah melawan keputusan di PDIP. Sebab, PDIP sudah memberi hak prerogatif kepada Megawati untuk memutuskan capres yang akan diusung.

Kalau Ganjar tidak mundur, ada kemungkinan Megawati akan memberi sanksi tegas. Megawati bisa jadi akan memecat Ganjar karena sudah mendahului keputusannya.

"Bagi Ganjar, keputusannya siap nyapres tampaknya karena sudah ada sinyal dari partai lain. Partai lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar karena secara moral tidak etis karena masih menjadi kader PDIP," kata dia.

Karena itu, bisa jadi keputusan Ganjar itu memang pancingan agar dipecat dari PDIP. Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader.

"Partai lain tentunya memang menunggu adanya sanksi dari dari PDIP terhadap Ganjar. Dengan begitu, partai lain itu akan bebas mendeklarasikan Ganjar menjadi capres," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu nama dengan elektabilitas tertinggi yang digadang menjadi calon presiden (capres) pada 2024. Menjawab peluang tersebut, dia menyatakan siap untuk bangsa dan negara.

"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar lewat keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (18/10/2022). 

Setiap anggota partai politik, jelas Ganjar, harus siap ketika memang diusung sebagai capres. Orang-orang terbaiklah yang pasti dipilih oleh partai untuk mengikuti kontestasi nasional tersebut. "Secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP. Sebab, keinginan nyapres Ganjar bukanlah keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (19/10/2022).

Dia mengatakan, keputusan Ganjar itu sudah melawan keputusan di PDIP. Sebab, PDIP sudah memberi hak prerogatif kepada Megawati untuk memutuskan capres yang akan diusung.

Kalau Ganjar tidak mundur, ada kemungkinan Megawati akan memberi sanksi tegas. Megawati bisa jadi akan memecat Ganjar karena sudah mendahului keputusannya.

"Bagi Ganjar, keputusannya siap nyapres tampaknya karena sudah ada sinyal dari partai lain. Partai lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar karena secara moral tidak etis karena masih menjadi kader PDIP," kata dia.

Karena itu, bisa jadi keputusan Ganjar itu memang pancingan agar dipecat dari PDIP. Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader.

"Partai lain tentunya memang menunggu adanya sanksi dari dari PDIP terhadap Ganjar. Dengan begitu, partai lain itu akan bebas mendeklarasikan Ganjar menjadi capres," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu nama dengan elektabilitas tertinggi yang digadang menjadi calon presiden (capres) pada 2024. Menjawab peluang tersebut, dia menyatakan siap untuk bangsa dan negara.

"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar lewat keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (18/10/2022). 

Setiap anggota partai politik, jelas Ganjar, harus siap ketika memang diusung sebagai capres. Orang-orang terbaiklah yang pasti dipilih oleh partai untuk mengikuti kontestasi nasional tersebut. "Secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP. Sebab, keinginan nyapres Ganjar bukanlah keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (19/10/2022).

Dia mengatakan, keputusan Ganjar itu sudah melawan keputusan di PDIP. Sebab, PDIP sudah memberi hak prerogatif kepada Megawati untuk memutuskan capres yang akan diusung.

Kalau Ganjar tidak mundur, ada kemungkinan Megawati akan memberi sanksi tegas. Megawati bisa jadi akan memecat Ganjar karena sudah mendahului keputusannya.

"Bagi Ganjar, keputusannya siap nyapres tampaknya karena sudah ada sinyal dari partai lain. Partai lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar karena secara moral tidak etis karena masih menjadi kader PDIP," kata dia.

Karena itu, bisa jadi keputusan Ganjar itu memang pancingan agar dipecat dari PDIP. Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader.

"Partai lain tentunya memang menunggu adanya sanksi dari dari PDIP terhadap Ganjar. Dengan begitu, partai lain itu akan bebas mendeklarasikan Ganjar menjadi capres," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu nama dengan elektabilitas tertinggi yang digadang menjadi calon presiden (capres) pada 2024. Menjawab peluang tersebut, dia menyatakan siap untuk bangsa dan negara.

"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar lewat keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (18/10/2022). 

Setiap anggota partai politik, jelas Ganjar, harus siap ketika memang diusung sebagai capres. Orang-orang terbaiklah yang pasti dipilih oleh partai untuk mengikuti kontestasi nasional tersebut. "Secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP. Sebab, keinginan nyapres Ganjar bukanlah keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (19/10/2022).

Dia mengatakan, keputusan Ganjar itu sudah melawan keputusan di PDIP. Sebab, PDIP sudah memberi hak prerogatif kepada Megawati untuk memutuskan capres yang akan diusung.

Kalau Ganjar tidak mundur, ada kemungkinan Megawati akan memberi sanksi tegas. Megawati bisa jadi akan memecat Ganjar karena sudah mendahului keputusannya.

"Bagi Ganjar, keputusannya siap nyapres tampaknya karena sudah ada sinyal dari partai lain. Partai lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar karena secara moral tidak etis karena masih menjadi kader PDIP," kata dia.

Karena itu, bisa jadi keputusan Ganjar itu memang pancingan agar dipecat dari PDIP. Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader.

"Partai lain tentunya memang menunggu adanya sanksi dari dari PDIP terhadap Ganjar. Dengan begitu, partai lain itu akan bebas mendeklarasikan Ganjar menjadi capres," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu nama dengan elektabilitas tertinggi yang digadang menjadi calon presiden (capres) pada 2024. Menjawab peluang tersebut, dia menyatakan siap untuk bangsa dan negara.

"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar lewat keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (18/10/2022). 

Setiap anggota partai politik, jelas Ganjar, harus siap ketika memang diusung sebagai capres. Orang-orang terbaiklah yang pasti dipilih oleh partai untuk mengikuti kontestasi nasional tersebut. 

Read More

Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Ujung

 

Penyelenggaran demokrasi merupakan momentum yang krusial bagi negara Indonesia, karena warga negara berhak berkontribusi dalam memilih pemimpin politik untuk memenangkan dukungan pemilih. Bila dilihat dari sudut pandang normatif pengertian menurut Robert A. Dahl, demokrasi adalah sistem yang secara mutlak bertanggung jawab atas warga negaranya, namun dari sudut pandang empiris seperti Joseph Schumpeter, demokrasi adalah sistem untuk memilih pengambil keputusan melalui pemilu secara berkala (Hidajat, 2012).

Pentingnya partisipasi rakyat dalam negara demokrasi sangat menentukan keberlangsungan hidup suatu negara, sehingga rakyat memiliki kekuasaan untuk pengambilan keputusan di bidang politik dan bidang pemerintahan, melalui perwakilan maupun langsung dan pernyataan pendapat baik lisan maupun tertulis yang dilindungi secara konstitusional (Gadjong, 2007). Karenanya hakikat demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Demokrasi menjamin hak setiap orang atas kebebasan berbicara dan hak untuk berekspresi di depan umum, itu pada dasarnya adalah arena persaingan untuk menjadi pemenang perjuangan pendapat, rakyat berhak menentukan pemerintahan yang baik dan dianggap mungkin memenuhi kebutuhannya melalui pemilihan umum (pemilu).

Indonesia sebagai negara demokrasi menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan tingkatannya, di mana pemilihan umum diharapkan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan pembangunan di suatu daerah. Pemilu merupakan salah satu alat untuk menyampaikan aspirasi atau memperjuangkan kebutuhan rakyat. Pemilu merupakan ajang kontestasi yang memungkinkan para elit politik bangkit menjadi pemimpin baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal dari pemerintahan yang demokratis di zaman modern ini. Pemilihan umum saat ini menjadi parameter untuk mengukur demokratis atau tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi secara sederhana adalah suatu sistem politik di mana para pengambil keputusan tertinggi dari sistem tersebut dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala.

Indonesia memiliki banyak pemilihan yang melibatkan rakyat sebagai dasar dari demokrasi yang di gunakan, mulai pemilihan tingkat lokal hingga ke tingkat nasional. Pemilihan tersebut meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/ Kota, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Kemudian ditingkat paling bawah yaitu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Pada tulisan ini dikupas mengenai pemilihan umum pada tingkat desa dan permasalahan yang ada khususnya politik uang. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, desa juga merupakan wadah bagi masyarakat dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Desa seharusnya menjadi sarana interaksi politik yang sederhana dan karenanya berpotensi mencerminkan kehidupan demokrasi dalam masyarakat bernegara. Oleh karena itu, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bukan hanya sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat semata, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan demokrasi yang mampu memfasilitasi pembangunan yang pesat, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan dan kepuasan masyarakat.

Pemilihan Kepala Desa juga merupakan pesta demokrasi, di mana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dan mampu mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, Pemilihan Kepala Desa menjadi sangat penting, karena sangat mendukung terselenggaranya pemerintahan desa.

Seperti halnya pemilu, dalam Pemilihan Kepala Desa juga sering muncul permasalahan yang dapat menghambat jalannya demokrasi karena adanya potensi dan permasalahan, seperti politik uang, kampanye hitam, intimidasi, penggunaan fasilitas keagamaan untuk advokasi dan kegiatan kampanye di luar jadwal. Tindakan seperti ini dapat berdampak dan mempengaruhi hasil dari Pemilihan Kepala Desa.

Sehingga hal seperti ini dapat melahirkan pemimpin tanpa kepemimpinan. “Menurut Reza A.A Wattimena” Pemimpin adalah jabatan formal. Biasanya, orang menyebutnya sebagai manajer, bos atau direktur. Kepemimpinan adalah isi utama dari seorang pemimpin, termasuk nilai-nilai yang dimilikinya dalam membuat keputusan. Pemimpin tanpa kepemimpinan sama seperti sekolah tanpa pendidikan, itu tak berguna, dan justru menghambat perkembangan.

Sebagaimana hal di atas, salah satu tantangan besar demokratisasi dalam lingkup desa saat ini adalah maraknya politik uang (money politics) dalam Pilkades. Di beberapa daerah fenomena seperti itu terlihat jelas. Tidak hanya dilakukan oleh calon Kepala Desa, diduga ada keterlibatan bandar judi dalam praktik politik uang. Dalam penyelenggaraan Pilkades, bandar judi dari sekitar desa akan berdatangan untuk meramaikan pasar taruhan dan kalau mungkin ikut mempengaruhi hasil pemilihan.

Fenomena negatif tersebut muncul dalam transisi demokrasi di Indonesia. Secara teoretis, (Markoff, 1996) menunjukkan adanya fenomena hybrid dalam demokrasi pada masa transisi. Ada campuran unsur-unsur demokratis dengan elemen-elemen non demokratis yang dapat ditemukan secara bersamaan dalam suatu sistem politik. Politik uang (money politics) merupakan salah satu fenomena negatif mekanisme elektoral di dalam demokrasi. Di negara demokrasi yang belum matang, seperti Indonesia, politik uang digunakan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan.

Desa sebagai unit pemerintahan terendah yang berhubungan langsung dengan rakyat dan diharapkan dibangun di atas format demokrasi. Di sisi lain, praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa merupakan realitas sosial dan politik yang memiliki pola (pattern). Dalam tata cara politik dan demokrasi rakyat, hal ini terjadi sebagai “kebiasaan” dan “kewajaran”. Aktor praktik politik uang dapat dikategorikan pada dua bagian; yakni pelaku langsung (direct actor) dan pelaku tidak langsung (indirect actor).

Pelaku langsung politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Tim Sukses Calon Kades dan bandar judi. Sedangkan pelaku tidak langsung meliputi Calon Kepala Desa dan Bandar/Pemain judi. Pelaku langsung politik uang terjun langsung ke lapangan dengan membagi-bagikan sejumlah uang kepada beberapa kelompok sasaran. Tim Sukses ini dibentuk oleh Calon Kepala Desa. Kepentingan mereka yang menjadi bagian dari Tim Sukses ini beragam. Antara lain kepentingan sangat materialistis, seperti harapan imbalan sejumlah uang yang tidak selalu dalam nominal besar.

Calon Kepala Desa adalah pelaku tidak langsung yang berpengaruh besar terhadap maraknya politik uang dalam Pilkades. Calon Kades menyediakan sejumlah uang yang kemudian dicairkan kepada anggota Tim Sukses untuk dibagi-bagikan kepada penduduk desa. Dana yang dimiliki oleh calon Kepala Desa dapat berasal dari calon Kepala Desa itu sendiri, dan dapat juga berasal dari orang kaya yang “meminjamkan” sejumlah uang untuk membeli suara warga dengan “imbalan” komitmen dari Calon Kades untuk melindungi kepentingan-kepentingan bisnis dan keamanan kemanusiaan (business and human security) si orang kaya tersebut.

Praktik politik uang di dalam Pilkades tidak hanya mengamini fenomena menipisnya kerelawanan politik sebagai fenomena jamak dalam konteks politik yang lebih luas, namun juga merupakan fenomena penurunan kualitas demokrasi di tingkat desa.

Praktik budaya politik uang secara langsung menyebabkan lunturnya nilai-nilai demokrasi. Ironisnya, sebagian besar perhelatan pemilu didominasi oleh keluhan terkait dugaan politik uang. Meski sejarah perjalanan demokrasi masih menyisakan masalah sosial yang berkepanjangan. Ia tetap diyakini sebagai sebuah sistem politik yang memberikan ruang untuk terbukanya perubahan ke arah tujuan yang lebih baik. Konsekuensi ini sebagai bentuk pengakuannya bahwa demokrasi hanyalah mekanisme untuk menyampaikan aspirasi politik berdasarkan kehendak rakyat.

Fenomena praktik politik uang yang ada pada dasarnya terjadi untuk mempengaruhi pilihan dari masyarakat sendiri, di mana adanya uang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memberikan pilihan pada calon tertentu. Uang pada saat ini dianggap sebagai media yang paling efektif untuk menghegemoni masyarakat dan menggiring massa untuk membuat pilihan tertentu. Adanya suatu praktik politik uang sebenarnya memang sudah dilarang melalui peraturan perundang-undangan, namun saat masih banyak sekali ditemui ketika menjelang pemilihan. Secara tidak langsung dapat disadari jika adanya praktik politik uang ini dapat merusak sistem demokrasi yang ada.

Read More