Beda Indonesia dengan China dalam majukan produksi ponsel lokal

Reporter : Idris Rusadi Putra
Dalam memajukan produksi ponsel lokal,
sikap pemerintah Indonesia sangat
berbeda dengan pemerintah China.
Menurut Direktur Utama PT INTI, Tikno
Sutisna di China sendiri pemerintah
mengeluarkan banyak insentif untuk
pengusaha ponsel mereka. Hal ini
berbanding terbalik dengan Indonesia
yang justru diberatkan.
Untuk produksi ponsel di Indonesia,
pengusaha dikenakan pajak untuk impor
bahan baku ponsel. Namun jika impor
ponsel secara utuh maka tidak dikenakan
pajak sama sekali.
"Di China yang saya tahu dari beberapa
teman teman contoh kalau dia produk
mampu di ekspor mereka dapat
keringanan PPn (pajak), bahkan beberapa
perusahaan China jika menemukan
teknologi baru dapat insentif dari
pemerintah," kata Tikno ketika berbincang
dengan merdeka.com di Jakarta, Rabu
(18/9).
Selain itu, kepastian hukum di China juga
jauh lebih baik dibandingkan di Indonesia.
Salah satunya sistem perburuhan atau
ketenagakerjaan. Di Indonesia, tenaga
kerja lebih suka demo dibandingkan
bekerja.
"Jaminan hukum dulu, jangan demo
melulu produktifitas rendah siapa
pengusaha ambil resiko. Kita pengen
pekerja sejahtera tapi kita juga tidak mau
perusahaan hancur. Belum lagi masalah
perizinan kalau mau bikin pabrik
bagaimana izinnya. UU
ketenagakerjaannya. Ini terkait semua,"
katanya.
PT INTI pernah produksi ponsel pintar
IMO yang akhirnya tutup karena tidak bisa
bersaing di pasaran. Namun dia mengakui
membangun industri dalam negeri tidak
semudah telapak tangan. Banyak kaitan
antara ponsel, komponen serta design
yang harus menarik di mata masyarakat.
"Jangan disamakan dengan bikin barang
terus bikin pabrik. Membangun industri
itu membangun ekosistem. Ada pabriknya
ada produknya yang dibuat kalau mau
tumbuh ya industri komponen juga harus
tumbuh," tutupnya.