Liputan6.com, Kairo: Pascamundurnya Hosni Mubarak, perubahan konstelasi politik di Mesir, hingga saat ini masih mengundang perhatian. Terutama, mencermati peta kekuatan politik terbaru di Negeri Pharaoh tersebut. Ikhwanul Muslimin, misalnya. Salah satu kekuatan oposisi terbesar di Mesir itu menyatakan akan mendirikan partai politik setelah sejumlah larangan pembentukan partai oleh rezim Mubarak terhadap organisasi tersebut dan yang lainnya dicabut.
Organisasi muslim itu mengatakan dalam pernyataannya bahwa mereka telah mendeklarasikan keinginannya untuk mendirikan sebuah partai sejak beberapa tahun silam. Namun terhenti oleh peraturan partai politik sebagai salah satu pengekangan kegiatan politik pada masa pemerintahan Mubarak.
"Ketika permintaan kebebasan yang terkenal untuk mendirikan partai terwujud organisasi ini akan mendirikan sebuah partai politik," ungkap pernyataan tersebut yang disiarkan di jejaring Ikhwanul Muslimin pada Senin (14/2).
Ikhwanul Muslimin didirikan pada era 1920-an dan memiliki ikatan yang erat terhadap warga muslim yang konservatif. Walaupun Mubarak mengatur sebuah larangan resmi terhadap organisasi itu, pemerintahannya memberikan toleransi yang terlalu lama karena mereka tidak menentang kekuasaannya.
Sabtu silam, Ikhwanul Muslimin menyatakan bahwa mereka tidak akan mengejar jabatan presiden. Termasuk, mayoritas parlemen dalam pemilu yang telah dijanjikan penguasa militer Mesir.
Dewan Tinggi Angkatan Bersenjata yang memperoleh kekuasaan dari Mubarak pada Jumat pekan silam, telah menyatakan akan membagi kekuasaan kepada warga sipil dan mendirikan peraturan yang demokratis. Dewan tersebut menyatakan pula akan memimpin kekuasaan untuk sementara hingga pemilu dilaksanakan.
Adapun Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan terhadap apa yang mereka sebut sebagai "retorik anti-Amerika" Ikhwanul Muslimin. Hanya saja, pemerintah Gedung Putih tidak sampai mengatakan bahwa AS akan melawan kelompok tersebut yang memiliki peran dalam pemerintahan masa depan.
Organisasi muslim itu mengatakan dalam pernyataannya bahwa mereka telah mendeklarasikan keinginannya untuk mendirikan sebuah partai sejak beberapa tahun silam. Namun terhenti oleh peraturan partai politik sebagai salah satu pengekangan kegiatan politik pada masa pemerintahan Mubarak.
"Ketika permintaan kebebasan yang terkenal untuk mendirikan partai terwujud organisasi ini akan mendirikan sebuah partai politik," ungkap pernyataan tersebut yang disiarkan di jejaring Ikhwanul Muslimin pada Senin (14/2).
Ikhwanul Muslimin didirikan pada era 1920-an dan memiliki ikatan yang erat terhadap warga muslim yang konservatif. Walaupun Mubarak mengatur sebuah larangan resmi terhadap organisasi itu, pemerintahannya memberikan toleransi yang terlalu lama karena mereka tidak menentang kekuasaannya.
Sabtu silam, Ikhwanul Muslimin menyatakan bahwa mereka tidak akan mengejar jabatan presiden. Termasuk, mayoritas parlemen dalam pemilu yang telah dijanjikan penguasa militer Mesir.
Dewan Tinggi Angkatan Bersenjata yang memperoleh kekuasaan dari Mubarak pada Jumat pekan silam, telah menyatakan akan membagi kekuasaan kepada warga sipil dan mendirikan peraturan yang demokratis. Dewan tersebut menyatakan pula akan memimpin kekuasaan untuk sementara hingga pemilu dilaksanakan.
Adapun Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan terhadap apa yang mereka sebut sebagai "retorik anti-Amerika" Ikhwanul Muslimin. Hanya saja, pemerintah Gedung Putih tidak sampai mengatakan bahwa AS akan melawan kelompok tersebut yang memiliki peran dalam pemerintahan masa depan.
Post a Comment
Jangan Lupa untuk selalu komen di blog yunusst