BSU 2026 Cair Rp900 Ribu, Ini Syarat dan Batas Gaji Penerima di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor

 

BOGOR – Pemerintah kembali menghadirkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun 2026. Program yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini ditujukan untuk membantu pekerja dan buruh dalam menjaga daya beli serta memenuhi kebutuhan hidup di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Kepastian mengenai aturan terbaru BSU 2026 diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Peraturan tersebut ditetapkan pada 28 Oktober 2026 dan mengatur persyaratan penerima, batas maksimal upah, serta besaran bantuan yang diberikan kepada pekerja.

InfoPublik+2

Dalam ketentuan terbaru, pemerintah menetapkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga setiap pekerja yang memenuhi persyaratan berhak menerima total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.

Program tersebut direncanakan berlangsung pada periode November hingga Desember 2026. Meski demikian, masyarakat perlu memperhatikan jadwal dan mekanisme pencairan resmi karena penyaluran dapat berlangsung secara bertahap.

detikcom+1

Siapa Saja yang Berhak Menerima BSU 2026?

Program BSU tidak diberikan kepada seluruh pekerja secara otomatis. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.

Di antaranya:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan NIK.

• Merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026.

• Memiliki gaji atau upah paling banyak sesuai batas yang ditentukan berdasarkan wilayah.

• Bukan anggota TNI, Polri, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

• Memenuhi ketentuan dan proses verifikasi pemerintah.

Dengan demikian, pekerja yang merasa memenuhi kriteria tetap perlu menunggu hasil verifikasi dan penetapan penerima dari pemerintah.

tirto.id+1

Ketentuan BSU 2026 untuk Kabupaten Bogor dan Kota Bogor

Kabar baik bagi para pekerja di wilayah Bogor. Berdasarkan daftar batas upah yang mengacu pada UMK masing-masing daerah, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor memiliki ketentuan batas penghasilan yang berbeda.

Berikut rinciannya:

Kabupaten Bogor

Rp5.200.000

Batas maksimal upah yang menjadi acuan BSU 2026

Kota Bogor

Rp5.500.000

Batas maksimal upah yang menjadi acuan BSU 2026

Sumber: Rincian acuan upah BSU 2026, detikcom.

detikcom+1

Artinya, pekerja di Kabupaten Bogor dengan upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak melebihi Rp5,2 juta dapat memenuhi kriteria batas penghasilan. Sementara pekerja di Kota Bogor menggunakan batas Rp5,5 juta.

Namun, perlu dipahami bahwa batas penghasilan tersebut bukan jaminan seseorang otomatis mendapatkan bantuan. Persyaratan lainnya, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hasil verifikasi, dan ketersediaan anggaran tetap menjadi bagian dari penentuan penerima.

Bagaimana Cara Mengecek Penerima BSU 2026?

Bagi masyarakat Kabupaten Bogor dan Kota Bogor yang ingin mengetahui apakah namanya terdaftar sebagai penerima BSU, masyarakat dapat memantau informasi melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan.

Langkah yang dapat dilakukan:

1. Buka situs resmi BSU Kemnaker.

2. Kunjungi https://bsu.kemnaker.go.id/.

3. Ikuti petunjuk pengecekan apabila layanan sudah tersedia.

4. Masukkan data yang diminta melalui laman resmi.

5. Periksa informasi status penerima sesuai hasil sistem.

Masyarakat juga dapat memastikan status kepesertaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Penting untuk diingat, jangan mudah percaya kepada pihak yang meminta biaya administrasi, PIN, OTP, atau data perbankan dengan alasan mempercepat pencairan BSU.

Pekerja Bogor Diminta Aktif Memantau Informasi

Program Bantuan Subsidi Upah menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada pekerja yang memenuhi kriteria. Terlebih, wilayah Kabupaten Bogor memiliki banyak kawasan industri, perusahaan, pusat perdagangan, dan sektor jasa yang menyerap tenaga kerja.

Karena itu, informasi mengenai BSU 2026 menjadi perhatian bagi para pekerja di berbagai kecamatan, mulai dari Cibinong, Sukaraja, Citeureup, Gunung Putri, Cileungsi, Klapanunggal, hingga wilayah lainnya.

Hingga informasi ini disusun, belum ditemukan rincian resmi mengenai jumlah penerima khusus Kabupaten Bogor maupun Kota Bogor. Oleh sebab itu, masyarakat masih perlu menunggu informasi penetapan dan realisasi penyaluran dari pemerintah.

Pemerintah daerah dan instansi ketenagakerjaan juga diharapkan dapat membantu menyosialisasikan program tersebut agar informasi mengenai persyaratan dan mekanisme pencairan dapat diterima secara merata oleh masyarakat.