Viral isu kerusuhan Agustus: Polri, Panglima dan Kepala Staf TNI kumpul di Senayan

 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026). Pertemuan tersebut digelar untuk membahas perkembangan situasi keamanan nasional menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.

Pertemuan itu berlangsung ketika isu mengenai potensi gangguan keamanan dan kerusuhan di Jakarta menjelang 17 Agustus kembali menjadi perbincangan publik. Sejumlah informasi yang beredar di media sosial bahkan mengaitkan momentum Agustus dengan kemungkinan terjadinya aksi massa hingga kerusuhan seperti yang pernah terjadi pada tahun sebelumnya.

Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Turut hadir para kepala staf angkatan, yakni KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, serta KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono. Sejumlah pimpinan komisi DPR yang membidangi pertahanan dan keamanan juga mengikuti pertemuan tersebut.

Dasco sebelumnya menyampaikan, koordinasi tersebut diperlukan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai situasi keamanan nasional dan kesiapan aparat dalam menghadapi berbagai agenda besar pada Agustus. Selain peringatan HUT RI, terdapat pula agenda kenegaraan seperti Sidang Tahunan MPR RI yang berlangsung pada bulan yang sama.

Rapat tersebut menjadi perhatian karena digelar ketika muncul berbagai isu di ruang publik mengenai kemungkinan terjadinya aksi demonstrasi besar hingga kerusuhan di sejumlah wilayah, terutama Jakarta, menjelang 17 Agustus.

Panglima TNI Agus Subiyanto seusai rapat mengatakan pertemuan membahas sejumlah isu strategis. Ia sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi yang beredar di media sosial dan belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Menko Polkam Djamari Chaniago didampingi Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Jaksa Agung di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026). - (Republika/Erik Purnama Putra)

"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah terprovokasi oleh beredarnya berita-berita di media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," ujar Agus, Senin.

Menurut dia, penyebaran informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan di tengah masyarakat. Karena itu, TNI bersama Polri akan terus bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Agus juga memastikan aparat keamanan tetap melakukan patroli dan pengamanan di berbagai wilayah. Masyarakat diminta tetap menjalankan aktivitas secara normal dan menyambut peringatan kemerdekaan dengan suasana yang kondusif.

Isu mengenai potensi kerusuhan pada Agustus mencuat setelah sejumlah konten di media sosial membicarakan kemungkinan terjadinya aksi besar di Jakarta menjelang 17 Agustus. Kekhawatiran tersebut tidak terlepas dari pengalaman pada Agustus 2025 ketika demonstrasi di sejumlah daerah berkembang menjadi kericuhan.

Sejumlah video lama mengenai demonstrasi dan kerusuhan juga kembali beredar di media sosial. Sebagian konten tersebut diklaim sebagai gambaran situasi yang akan terjadi pada Agustus tahun ini.

 

Pemerintah sebelumnya juga telah membantah berbagai spekulasi yang mengaitkan pengamanan sejumlah pusat perbelanjaan dengan adanya informasi mengenai rencana kerusuhan. Pemasangan pagar atau pembatas di sejumlah lokasi disebut berkaitan dengan kebutuhan pengamanan dan tidak dapat dijadikan bukti bahwa kerusuhan akan terjadi.

Karena itu, masyarakat diminta tidak menyimpulkan sendiri informasi yang beredar tanpa adanya keterangan resmi dari aparat maupun pemerintah.

Panglima TNI memastikan TNI akan terus berkoordinasi dengan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Momentum 17 Agustus tahun ini dinilai memiliki arti penting karena sejumlah agenda kenegaraan juga berlangsung pada bulan yang sama. Selain perayaan HUT RI, terdapat Sidang Tahunan MPR dan rangkaian kegiatan kenegaraan lainnya yang membutuhkan pengamanan.

Koordinasi antara DPR, TNI, dan Polri menjadi penting untuk memastikan berbagai agenda tersebut berjalan tanpa gangguan.

Suasana bagian depan Mal Kota Kasablanka (Kokas), Jakarta, Ahad (2/8/2026). Berdasarkan pantauan pada Ahad siang, pagar besi yang sebelumnya dipasang di area depan mal kini sudah tidak terlihat. - (Republika/Prayogi)

Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Penyebaran kabar bohong, potongan video lama, maupun narasi provokatif dikhawatirkan dapat menciptakan kepanikan dan memperkeruh situasi.

Isu tersebut mengemuka karena masyarakat masih mengingat kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025. Pada saat itu, demonstrasi yang awalnya berkaitan dengan sejumlah tuntutan sosial dan politik berkembang menjadi bentrokan di sejumlah lokasi di Jakarta. Kericuhan juga berdampak pada fasilitas publik dan aktivitas sejumlah pusat perbelanjaan.

Kekhawatiran tersebut kembali muncul setelah sejumlah mal memasang pagar atau pembatas tambahan. Namun, pemerintah telah membantah bahwa pemasangan pagar tersebut merupakan indikasi adanya informasi intelijen mengenai kerusuhan yang akan terjadi pada Agustus 2026.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago sebelumnya menyatakan pemasangan pagar di sejumlah mal tidak berkaitan dengan antisipasi kerusuhan Agustus. Menurut dia, pagar tersebut berkaitan dengan kebutuhan keamanan pusat perbelanjaan secara umum. Sejumlah pagar yang dianggap tidak sesuai ketentuan juga telah ditertibkan.