Opini: Dana Pribadi Presiden dan Pertanyaan tentang Tata Kelola Negara

Pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bahwa kelebihan biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ditanggung menggunakan dana pribadi Presiden memunculkan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar soal penghematan anggaran. Pernyataan itu disampaikan sebagai jawaban atas kritik mengenai frekuensi dan biaya kunjungan luar negeri Presiden.

Sekilas, penggunaan dana pribadi terlihat sebagai tindakan yang patut diapresiasi. Negara tidak dibebani biaya tambahan, sementara kegiatan kenegaraan tetap berjalan. Namun dalam negara hukum, persoalannya bukan sekadar siapa yang membayar, melainkan bagaimana mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dijalankan.

Kegiatan Presiden ke luar negeri bukanlah kegiatan pribadi. Kunjungan tersebut merupakan agenda kenegaraan yang menggunakan fasilitas negara, melibatkan aparat negara, dan menghasilkan konsekuensi diplomatik bagi negara. Karena itu, pembiayaannya seharusnya berada dalam kerangka sistem keuangan negara yang transparan dan dapat diaudit.

Di sinilah muncul perdebatan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 3 ayat (3) pada prinsipnya mengatur bahwa pejabat negara tidak boleh melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN apabila anggaran tidak tersedia atau tidak mencukupi. Sebagian kalangan menafsirkan bahwa apabila suatu kegiatan memerlukan biaya melebihi anggaran yang tersedia, maka seharusnya dilakukan penyesuaian melalui mekanisme anggaran, bukan ditutup dengan dana pribadi pejabat. Di sisi lain, terdapat pula pandangan bahwa penggunaan dana pribadi justru tidak membebani APBN sehingga tidak otomatis dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Sampai saat ini belum ada putusan atau pernyataan resmi dari lembaga yang berwenang yang menyatakan adanya pelanggaran hukum dalam kasus tersebut.

Meski demikian, persoalan yang lebih mendasar adalah soal preseden tata kelola pemerintahan. Jika kelebihan biaya kegiatan kenegaraan dapat ditutupi oleh dana pribadi seorang presiden, maka muncul pertanyaan: apakah perencanaan anggarannya sudah dilakukan secara tepat? Dan bagaimana praktik serupa akan diterapkan oleh pejabat lain yang tidak memiliki kemampuan finansial yang sama?

Negara modern dibangun bukan berdasarkan kemurahan hati pejabatnya, melainkan berdasarkan sistem yang jelas, transparan, dan setara. Pemerintahan yang baik tidak bergantung pada kekayaan pribadi seorang pemimpin, melainkan pada kepatuhan terhadap aturan dan mekanisme yang berlaku.

Karena itu, polemik ini seharusnya tidak berhenti pada perdebatan apakah Presiden menggunakan uang pribadi atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan kenegaraan memiliki dasar anggaran yang jelas, dapat diawasi publik, dan tidak membuka ruang bagi praktik di luar mekanisme yang telah ditetapkan oleh hukum.

Dalam demokrasi, transparansi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Dan ketika muncul pertanyaan mengenai penggunaan anggaran negara, jawaban terbaik bukanlah sekadar "ditanggung pribadi", melainkan keterbukaan penuh mengenai perencanaan, realisasi, serta pertanggungjawaban biaya kepada publik.