Bukan Dijadikan Pertimbangan, Saran Dino Patti Djalal untuk Prabowo Malah Dikontra Istana dan DPR

Jakarta – Diplomat senior sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, memberikan sejumlah masukan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait tingginya frekuensi kunjungan luar negeri yang dilakukan sejak awal masa pemerintahannya.

Dalam pernyataan terbuka yang disampaikan akhir Mei 2026, Dino menilai Presiden Prabowo telah menjadi salah satu kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi anggaran, frekuensi kunjungan tersebut perlu dievaluasi secara serius.

Dino mengungkapkan sedikitnya lima saran untuk meningkatkan efisiensi diplomasi Indonesia. Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah usul agar Presiden lebih sering memanfaatkan teknologi komunikasi digital seperti video call, Zoom, maupun telepon untuk berkomunikasi dengan para pemimpin dunia.

Menurut Dino, banyak agenda bilateral dapat dilakukan secara virtual tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk perjalanan, pengamanan, logistik, akomodasi, dan rombongan pendamping. Ia bahkan menyebut bahwa satu panggilan video dapat menghemat biaya hingga ratusan miliar rupiah dibandingkan kunjungan langsung ke luar negeri.

Selain itu, Dino juga mengusulkan agar pemerintah menerapkan pola diplomasi yang lebih efisien melalui konsep "1+8", yakni memanfaatkan satu forum internasional untuk sekaligus melakukan banyak pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara lain yang hadir. Ia juga menyoroti perlunya perencanaan kunjungan yang lebih matang serta peningkatan transparansi kepada publik.

Tak hanya itu, Dino menyarankan agar sebagian misi diplomatik yang bersifat taktis dan teknis dapat lebih banyak didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono. Menurutnya, Menlu seharusnya dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam menjalankan diplomasi luar negeri sehingga tidak semua agenda harus dihadiri langsung oleh Presiden.

Namun, masukan Dino tersebut langsung mendapat tanggapan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Teddy mengaku menghargai kritik dan saran yang disampaikan Dino, tetapi menegaskan bahwa pertemuan langsung antar kepala negara tetap memiliki nilai strategis yang tidak selalu dapat digantikan oleh komunikasi virtual.

Teddy juga menjelaskan bahwa sejumlah kunjungan Presiden dilakukan untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global dan menghasilkan manfaat konkret bagi kepentingan nasional. Ia bahkan menyebut sebagian biaya tambahan dalam beberapa perjalanan ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman turut memberikan respons terhadap kritik Dino. Habiburokhman menilai kritik terbuka terhadap aktivitas luar negeri Presiden kurang tepat dan kurang etis, mengingat diplomasi internasional merupakan bagian penting dari tugas kepala negara dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di kancah global.

Perdebatan mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden ini pun memunculkan diskusi publik yang lebih luas mengenai keseimbangan antara efektivitas diplomasi internasional, efisiensi anggaran negara, serta optimalisasi peran kementerian dan teknologi komunikasi dalam pemerintahan modern.

Sumber Referensi Utama:

• news.detik.com
• idntimes.com
• koma.id
• kabarnusantara.id